Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah disarankan segera merealisasikan proyek cetak sawah untuk target terpenuhinya produksi beras dalam negeri. Ini demi impor beras bisa ditekan sekecil mungkin. Kalau perlu, impor beras ditiadakan.
Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA), Yeka Hendra Fatika menuturkan, sampai saat ini, persoalan-persoalan teknis masih mendera pencetakan sawah baru. Urusan luasan sawah yang akan dicetak, komposisi anggaran pencetakan sawah baru, hingga urusan teknis sering jadi kendala. Akhirnya, produksi beras dalam negeri anjlok. Kedaulatan beras tak terwujud. Impor pun jadi pilihan.
“Data Kementerian Pertanian untuk pencetakan lahan baru dari 2015 hingga 2018 menunjukkan, cetak sawah baru itu dilakukan dengan kegiatan optimalisasi lahan rawa 1 juta hektaree. Ditambah 200 ribu sawah baru yang dicetak. Total mencapai 1,2 juta hektaree,” tuturnya.
Baca juga : Tutup Tahun, Anies Tuntaskan Pembagian Kartu Pekerja
Lebih lanjut, peneliti Agriwatch Foundation itu mengatakan, biaya cetak untuk 1 hektare sawah baru mencapai Rp 16 juta. “Jadi, bukan Rp 16,9 juta per hektare, ”ujarnya. Menurut Yeka, mandeknya pencetakan sawah baru, mengakibatkan minimnya produksi beras di Indonesia. Akhirnya, pemerintah mengimpor beras.
“Sebaiknya, kedaulatan beras ini dimulai dari perencanaan yang matang, terkait pencetakan sawah baru. Saat ini, sepertinya tidak ada planning yang matang, ”ujarnya. Pegiat pertanian lainnya, Cucun mengatakan, biaya cetak sawah baru tidak sampai Rp 16,9 juta per hektare. Anehnya, dalam sejumlah pencetakan sawah baru yang dilakukan, harga cetak sawah baru dengan membeli lahan bekas sama biayanya.
Dia menyarankan, sebaiknya proyek cetak sawah yang dikomandoi Kementerian Pertanian itu diaudit terlebih dahulu, sebelum dilanjutkan lagi. “Kalau urusan harga saja mencurigakan, dikhawatirkan ada kemungkinan macam-macam di sana,” ujarnya.
Baca juga : Rakyat Lari, Relawan Lari Bupati Irna Juga Ikut Lari
Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng pun mempertanyakan hal ini. Menurutnya, pemerintah tidak transparan, tidak logis dan hanya sering bermain kata yang jauh dari faktual. Mengikuti data Kementan, lanjutnya, pada 2017, Kementan menargetkan cetak sawah baru seluas 80.000 hektare. Tahun sebelumnya, dari target 134.000 hektare, hanya terealisasi seluas 129.000 hektare.
Berdasarkan data Kementan juga, ujar Salamuddin, saat ini terdapat 11,68 juta hektare lahan tidur yang masih dapat dioptimalkan. Baik untuk cetak sawah baru. Maupun untuk pembukaan lahan pertanian lainnya. Hingga saat ini, luas lahan sawah mencapai 8,11 juta hektare dengan kemampuan produksi padi mencapai 75 juta ton.
“Itu manuver sana sini. Logikanya, kalau baca statemen Kementan itu, itu statemen aneh. Mengapa target tahun berikutnya lebih rendah? Kenapa dia membahasakan data rencana tahun sebelumnya tidak tercapai? Kenapa dia membekukan data potensi lahan yang sangat bombastis 7 juta hektare lebih? Ini tidak transparan,” tutur Salamuddin Daeng.
Baca juga : 212 Jadi Partai? Setuju Atau Tidak
Dari sejumlah laporan yang dipublikasi Kementan, dia menilai ada upaya pembiasan terkait kinerja dan capaiannya dalam pencetakan sawah baru. Seperti pengakuan Kementan yang menyebut adanya optimalisasi rawa seluas 1 juta hektare. Yang dimasukkan dalam urusan proyek cetak sawah baru.
“Kementan tidak transparan. Di titik mana saja pencetakan sawah baru dan bagaimana produktivitasnya. Bagaimana bisa kegiatan optimalisasi rawa seluas 1 juta hektare diklaim sebagai program cetak sawah baru? Optimalisasi dan rawa, berbeda. Cetak sawah dan sawah baru, juga beda beber Salamuddin. [JON]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
