Sigit Sosiantomo: Subsidi Penumpang KRL Jangan Diskriminatif

 Sebelumnya 
Bagaimana pandangan Anda mengenai subsidi KRL yang akan menggunakan NIK?

PSO pada KRL, adalah amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, untuk menjamin tarif yang terjangkau bagi masyarakat.

Lantas, apa persoalannya?

Baca juga : Herman Khaeron: Butuh Data, Supaya Subsidi Tepat Sasaran

Sebagai bentuk pelayanan publik, pemberian subsidi KRL juga seharus­nya mengedepan prinsip kesamaan hak. Tidak boleh diskriminatif. Jika subsidi diberlakukan berdasarkan NIK, artinya ada tindakan diskrimina­tif dalam pemberian layanan publik.

Apa lagi alasan Anda mengkritik ini?

Rencana Pemerintah member­lakukan subsidi KRL berbasis NIK, sebagai kebijakan yang tidak pro rakyat. Skema baru pemberian PSO itu, justru berisiko menambah beban ekonomi bagi masyarakat pengguna KRL yang tidak memilik akses subsi­di, terutama kelas menengah-bawah.

Baca juga : Partai Golkar Dukung Aksi Berantas Korupsi

Banyak dari mereka yang bergan­tung pada KRL untuk perjalanan sehari-hari, terutama untuk bekerja. Mereka rata-rata kelompok menengah ke bawah.

Ada anggapan kalau subsidi bisa digunakan untuk orang mampu. Bagaimana itu?

Kalau orang kaya, lebih memilih mobil pribadi ketimbang KRL, karena jauh lebih nyaman. Kalau kemudian dibatasi subsidinya dengan NIK, tentu akan membebani mereka karena tarif KRL akan naik. REN

Baca juga : INA Digital Memudahkan Akses Untuk Masyarakat

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Rabu, 4 September 2024 dengan judul "Rencana Subsidi Penumpang KRL Berbasis NIK, Tepat Sasaran Atau Diskriminatif?, Sigit Sosiantomo: Subsidi Penumpang KRL Jangan Diskriminatif"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.