Hardiyanto Kenneth: Minimalisir Pendatang Tak Punya Keterampilan

 Sebelumnya 
Pemprov Jakarta tidak menga­dakan operasi yustisi bagi pen­datang baru usai libur Lebaran 2025. Tanggapan Anda?

Meskipun Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan melakukan operasi yustisi, karena Jakarta merupakan kota yang terbuka, Dinas Dukcapil harus ada opsi lain dalam menyikapi fenomena pendatang baru.

Apakah harus ada syarat ter­tentu bagi para pendatang agar bisa menetap di Jakarta?

Para pendatang baru perlu diwajib­kan memiliki keterampilan. Bila ti­dak, akan sulit bersaing dengan warga yang telah lama tinggal di Jakarta.

Baca juga : Mujiyono: Perlu Kelengkapan Dokumen Adminduk

Gubernur Jakarta tidak ingin melakukan operasi yustisi. Saya men­dukung sifat humanis Pak Gubernur tersebut. Karena itu, saya berharap Kepala Dinas Dukcapil Jakarta bisa menerjemahkan apa yang menjadi keinginan Gubernur, dan mempunyaiskema lain untuk meminimalisir pendatang baru yang tidak punya keahlian.

Apa yang harus dilakukan Dinas Dukcapil dalam menerjemahkan kebijakan Gubernur ini?

Dinas Dukcapil Jakarta bisa bekerja sama dengan kecamatan atau kelu­rahan, RT, RW untuk bisa mendata dan memverifikasi pendatang baru. Karena, hal tersebut sangat membantu dalam pemantauan status kependudu­kan para pendatang baru.

Selain itu?

Baca juga : Menhub Kerek Investasi Di Sektor Transportasi

Bisa juga membuat program sosialisasi atau penyuluhan mengenai pentingnya administrasi kependudu­kan bagi pendatang baru. Hal itu agar masyarakat memahami kewajiban administratif yang harus dipenuhi untuk mendukung sistem data kepen­dudukan yang baik.

Dari segi ekonomi pendatang baru, apa yang harus dilakukan Pemprov Jakarta?

Ada beberapa skema yang bisa diterapkan dalam menyikapi pen­datang baru di Jakarta. Misalnya, melibatkan kerja sama antara ber­bagai pihak dan mencakup aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Seperti, dapat menyediakan program kewirausahaan untuk pendatang baru yang ingin memulai usaha kecil atau mikro.

Hal itu dapat membantu pendatang baru mengembangkan potensi eko­nomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah bisa membuat pro­gram yang mencakup pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, dan pembentukan jaringan bisnis lokal.

Baca juga : PBNU Ajak Elite Politik Bersatu

Bagaimana dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini?

Jakarta harus memiliki sistem pemantauan yang efektif terhadap pendatang baru, agar tidak terjadi masalah sosial atau administratif. Misalnya, memastikan bahwa pen­datang baru memenuhi kewajiban administratif. NNM

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Kamis, 10 April 2025 dengan judul "Usai Lebaran Tahun Ini, Di Jakarta Tak Ada Lagi Operasi Yustisi, Hardiyanto Kenneth: Minimalisir Pendatang Tak Punya Keterampilan"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.