Dahnil Anzar Simanjuntak: Tahun Ini, Kami Fokus Benahi Data Jemaah

 Sebelumnya 
DPR sudah menyetujui perubahan BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah, kedepannya akan seperti apa Kementerian ini?

Kementerian Haji dan Umrah nanti akan menjadi otoritas tunggal penyelenggaraan dan pengelolaan haji Indonesia. Mulai dari penyelenggaraan, pelayanan dan pengembangan ekonomi haji.

Bagaimana sumber daya manusianya?  

Pergeseran ASN dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan dan instansi lainnya. Namun, di tingkat provinsi dan kabupaten bergeser dari Kementerian Agama.

Baca juga : Sampaikan Aspirasi dengan Cara Damai, Jangan Anarkis, Awas Provokator!

Apa ada syarat khusus untuk  tingkat provinsi dan kabupaten ini?

Syaratnya kompetensi dan integritas.

Apakah pegawai di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag akan otomatis ke Kementerian Haji dan Umrah?

Sebagian ASN di PHU akan pindah terutama pelaksana teknis dan beberapa pejabat yang kompeten dan berintegritas.

Baca juga : Salurkan Beras Cadangan

Apakah Kementerian Haji dan Umrah ini langsung sepenuhnya memegang penuh kendali penyelenggaraan haji 2026?  Atau akan masih bersama Kementerian Agama?

Sejak undang-undang ditetapkan, kendali penyelenggaraan ada di bawah BP Haji sampai Peraturan Presiden. Lalu ketika Keputusan Presiden dikeluarkan oleh Presiden,  menjadi Kementerian Haji.

Apa saja yang akan menjadi fokus dari Kementerian Haji dan Umrah pada tahun pertama ini?

Kami akan fokus pada pembenahan data jemaah agar transparan dan akuntabel. Kemudian masalah istithaah kesehatan dan banyak lagi SOP-SOP penyelenggaraaan yang baru kami persiapkan. 

Baca juga : Kementerian Dan Lembaga Wajib Gunakan SiKopdes

Selain itu, ada lagi?

Ya termasuk mendukung percepatan pembangunan kampung haji, yang akan dibangun Danantara di Makkah, sesuai perintah Presiden. Namun yang jelas, Kementerian Haji dan Umrah ini adalah legacy maju dari Presiden Prabowo dalam tata kelola perhajian dan sikap afirmatif yang jelas dari Presiden Prabowo Subianto, juga DPR. Serta yang paling penting adalah masalah integritas dan sikap anti korupsi setiap SDM di Kementerian Haji dan Umrah. NNM

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Sabtu, 30 Agustus 2025 dengan judul "BP Haji Naik Kelas Menjadi Kementerian Haji Dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak: Tahun Ini, Kami Fokus Benahi Data Jemaah"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.