Willy Aditya: Bagian Dari Tingkatkan Kualitas Demokrasi

 Sebelumnya 
Bagaimana Anda melihat usulan Menteri HAM Natalius Pigai agar ada tempat khusus demo di Gedung Pemerintahan, seperti di halaman Gedung DPR/MPR?

Sebagai sebuah usulan, saya kira apa yang disampaikan Menteri HAM layak dielaborasi lebih jauh. DPR pernah memproses usulan pembangunan plaza demokrasi sebagai lokasi untuk publik menyatakan pikiran dan pendapat.

Kenapa itu tidak dilanjutkan?

Hal tersebut ditunda, karena berbagai alasan, seperti aturan keamanan objek vital penyelenggaraan negara. 

Baca juga : RUU KUHAP Cegah Aparat Selewengkan Kekuasaan

Terkait usulan Menteri Pigai ini, apa langkah yang akan diambil oleh Komisi XIII DPR selaku mitra kerjanya?

Tentu kami dari Komisi XIII DPR akan segera diskusikan hal ini dengan Menteri HAM.

Bagi yang menolak, penyampaian pendapat bukan soal tempat khusus semata, namun sikap dari anggota DPR dalam menerima aspirasi masyarakat. Ada tanggapan?

Di banyak negara, bahkan bukan hanya gedung parlemennya yang mudah diakses publik bahkan untuk berdemonstrasi. Gedung pengadilan, istana Presiden, dan lainnya juga demikian. DPR Komisi XIII tentu akan menyambut baik usulan untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi perwakilan ini sebagai ruang kebebasan berekspresi.

Baca juga : Internet Ngebut Siap On Sampai Pelosok Negeri

Bagaimana dengan kritik agar anggota dewan lebih mendengar aspirasi masyarakat?

Memang ada hal lain yang juga esensial dari sekadar membuat ruang untuk demonstrasi di DPR. Yaitu soal bagaimana suara publik dapat didengar, diserap, dan dibawa menjadi kebijakan dalam proses dua arah. Ini yang perlu kita dudukan bersama. Bagaimana Hak Asasi Manusia dalam sipil dan politik, bisa menjadi optimal dikelola untuk kemanfaatan bersama. 

Pasca kejadian demo berujung kerusuhan akhir Agustus lalu, ada perbaikan dari DPR?

Sebagai rumah rakyat, DPR tentu terbuka untuk penyampaian aspirasi, protes, dan berbagai suara publik. Semua anggota DPR bahkan setiap saat dapat dihubungi publik untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, bahkan protesnya. Hal yang perlu dielaborasi adalah, bagaimana proses suara tersebut dikanalisasi menjadi kebijakan yang tepat, agar Pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya dengan tepat, jelas dan tegas. 

Baca juga : Menham Dan Kapolri Bikin Tim Pemantau Khusus

Kalau di DPR sendiri?

Khusus untuk hal ini, DPR Periode 2024-2029 membentuk AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang bernama Badan Aspirasi Masyarakat sebagai langkah kongkret jembatan aspirasi publik. NNM

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Selasa, 16 September 2025 dengan judul "Ada Tempat Khusus Demo Di DPR, Usulan Menteri HAM Picu Pro Kontra, Willy Aditya: Bagian Dari Tingkatkan Kualitas Demokrasi"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.