Alfons Tanujaya: Medsos Banyak Beri Mudharat Buat Anak

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan, Pemerintah terus menyosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Aturan ini untuk melindungi anak di ranah digital. Mendapat respons positif. Menurut Meutya, PP Tunas memerlukan dukungan dari masyarakat, sehingga diharapkan bantuan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) dan berbagai pihak dapat menjadi perpanjangan tangan Pemerintah dalam menjelaskan PP Tunas hingga ke daerah-daerah terpencil.

“Sehingga kita perlu banyak teman-teman yang juga memperkenalkan PP ini kepada para orangtua di berbagai daerah di Indonesia,” kata Meutya saat temu media di acara “Temu Nasional Pegiat Literasi Digital 2025” di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, PP Tunas yang telah disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 Maret 2025 itu membutuhkan waktu minimal satu tahun untuk penyesuaian sampai pelaksanaannya berjalan optimal.

Baca juga : Meutya Hafid: Semoga Tahun 2026 Bisa Dilaksanakan

“Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dilaksanakan apa yang ditunggu detail-detail pelaksanaannya, karena ini tidak mudah,” tutur dia.

Dia menjelaskan, Pemerintah dalam penyusunan aturan turut didukung oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), UNICEF, lembaga-lembaga pemerhati anak, hingga bertemu dengan anak-anak.

Meutya pun menyoroti perlu keterlibatan dukungan platform digital, orangtua dan anak-anak agar PP Tunas dapat terlaksana dengan baik.

“Kalau platform tidak dukung, PP ini akan menjadi aturan yang tidak bisa dijalankan dengan baik, kemudian juga perlu bicara dengan orangtua dan anak-anak,” imbuh dia.

Baca juga : Airlangga Perkuat Kolaborasi Siapkan Talenta Masa Depan

Sementara itu, Praktisi Keamanan Siber Vaksincom Alfons Tanujaya menilai, peran platform dalam pengawasan anak di media sosial sangat penting. Tetapi, kata dia, sikap Pemerintah kepada sejumlah platform harus merata atau adil.

“Jangan ada pengecualian. Jadi baik TikTok, Facebook, Google dan lainnya itu harus adil. Harus menjalankan aturan itu,” ujar Alfons kepada Rakyat Merdeka, Rabu (17/12/2025).

Menurut dia, apabila kebijakan pengawasan oleh platform dijalankan dengan adil dan baik, serta orangtua diberikan pengertian, maka hasilnya akan maksimal.

“Orangtua akan senang dan berterima kasih kepada Pemerintah maupun platformnya. Sebab anaknya bisa fokus belajar dan tidak sibuk main gadget,” terangnya.

Baca juga : Menkomdigi Perbarui Program Literasi Digital

Untuk mengetahui penjelasan dari Alfons Tanujaya mengenai peran PP Tunas dalam menjaga anak-anak di ranah digital, berikut wawancaranya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.