Rendy Umboh: Banyak Yang Salah Tafsirkan Demokrasi

 Sebelumnya 
Ada usulan dari Wakil Ketua Baleg DPR, jika pilkada nanti yang dipilih hanya kepala daerahnya saja. Apa pendapat Anda?

Kalau pilkada dipilih secara langsung, dan hanya yang dipilih kepala daerah saja, berarti gubernur, bupati, wali kota. Itu tidak ada masalah, dan nggak ada problem konstitusionalnya.

Anda tidak mempermasalahkan jika yang dipilih hanya kepala daerah saja?

Tidak ada masalah. Karena memang kalau kita pakai pendekatan konstitusi, maka di konstitusi kita yakni Undang Undang Dasar 1945, sebetulnya pasal 18 ayat 4 itu kan bunyinya gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis.

Jadi memang tidak ada nomenklatur terkait wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, atau wakil kepala daerah.

Baca juga : Ahmad Doli Kurnia: Pastinya, Rakyat Tetap Akan Dilibatkan Kok...

Oleh karena itu, apapun desainnya, apakah kepala daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota, dipilih dia mau berpasangan atau tidak tetap konstitusional.

Asalkan dipilih secara langsung, kan?

Iya. Sepanjang dalam tafsir kita adalah dipilih secara langsung, bukan oleh DPRD. Soal desain apakah paket atau hanya kepala daerahnya saja tidak ada masalah.

Selain karena sesuai dengan aturan, faktor apa saja yang membuat Anda setuju jika hanya kepala daerahnya saja yang dipilih?

Sejak pertama kali digelar 2005 sampai sekarang, itu selalu konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Baca juga : Bahlil: Stok BBM Dan LPG Lebihi Standar Minimum

Gubernur berantem dengan wakil gubernur, bupati dengan wakilnya, wakil wali kota dengan wali kotanya. Dan itu terjadi hampir di semua daerah. Dan konflik itu selalu berulang dari pilkada ke pilkada.

Oleh karena itu baik juga gubernur aja, bupati, wali kota aja yang dipilih secara langsung tidak usah paket. Ya itu tidak ada masalah, tetap konstitusional.

Nah sekarang pertanyaannya, jika nanti gubernur, bupati, wali kotanya ada masalah, digantikan oleh siapa?

Jika hal itu terjadi, maka partai politik yang mengusulkan kembali.

Terakhir, apa pesan Anda?

Baca juga : Kemenhut Kebut Target Hutan Adat 1,4 Juta Hektar

Pesan saya, pilkada melalui DPRD jangan lagi dibilang tafsir soal demokratis itu. Dipilih melalui DPRD juga demokratis. Itu sebenarnya keliru. Karena kita tahu bahwa konsep kenegaraan kita kan ada trias politika. Yakni yudikatif, eksekutif dan legislatif.

Legislatif itu fungsinya hanya tiga yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Bukan memilih eksekutif. Lucu sekali kalau legislatif memilih eksekutif. REN

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Selasa, 30 Desember 2025 dengan judul "Alasan Lebih Efisien Dan Tingginya Biaya Politik, Wacana Pilkada Lewat DPRD Menuai Pro Kontra, Rendy Umboh: Banyak Yang Salah Tafsirkan Demokrasi"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.