Bun Joi Phiau: Via Pansus, Pengawasan Lebih Luas Dan Mendalam

 Sebelumnya 
Anda terlihat mendorong pembentukan Pansus Pengelolaan Sampah. Apa alasannya?

Saat ini, sorotan tajam tertuju pada operasional Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan yang awalnya digadang-gadang sebagai solusi modern. Namun, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik. Fasilitas tersebut dikeluhkan warga karena bau menyengat dan diduga belum siap secara sistemik untuk mengolah beban sampah Jakarta yang masif.

Dari pantauan Anda, seperti apa sih kondisi sampah di Jakarta?

Kondisinya sudah darurat. Kami melihat pengelolaan sampah di Jakarta saat ini masih sangat buruk dan tidak sistemik. Di lapangan, TPS masih meluber ke jalan, bau, dan mengganggu warga. Ditambah lagi, proyek-proyek besar seperti RDF Rorotan yang diharapkan jadi solusi, malah mendatangkan masalah baru bagi lingkungan sekitar. Ini artinya ada yang salah dalam perencanaan dan operasionalnya.

Baca juga : Komisi XI Harap Defisit Anggaran Tetap Terjaga

Kenapa harus lewat mekanisme Pansus?

Kalau di Komisi, pembahasannya seringkali bersifat rutin dan normatif. Dengan Pansus, jangkauan pengawasannya lebih luas dan mendalam. Kami ingin melakukan audit menyeluruh terhadap kebijakan sampah, transparansi anggaran, hingga teknis pelaksanaan proyek. Kami ingin tahu, kenapa anggaran yang sudah digelontorkan begitu besar tapi hasilnya tidak sebanding.

Khusus mengenai RDF Rorotan, apa poin evaluasi paling penting versi Anda?

Fasilitas itu digadang-gadang canggih, tapi praktiknya justru dikeluhkan warga karena bau menyengat. Alih-alih jadi model pengolahan teknologi tinggi, RDF Rorotan terlihat belum siap secara sistem. Kami ingin mengevaluasi efektivitasnya: apakah benar teknologi ini sudah tepat guna atau justru ada potensi kelalaian dan pemborosan di sana?

Baca juga : Kapolri: Persatuan Jadi Kunci Menghadapi Dinamika Global

Bagaimana Anda melihat peran Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan persoalan sampah ini?

Saya melihat upaya pengurangan sampah di dalam kota memang belum berjalan efektif. Kita terjebak dalam solusi-solusi yang sifatnya 'pemadam kebakaran'. Pemerintah daerah harus punya political will yang kuat. Jangan sampai fasilitas dibangun hanya untuk menggugurkan kewajiban serapan anggaran, tapi manfaatnya ke warga minim.

Dari pantauan Anda, seberapa besar risiko jika persoalan pengelolaan sampah ini tidak segera selesai?

Ini benar-benar bom waktu ekologis dan sosial. Jika tidak ada audit dan perbaikan tata kelola sekarang, tumpukan sampah akan semakin sulit dikendalikan. Dampaknya bukan cuma ke estetika kota, tapi ke kesehatan publik dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Kita tidak boleh membiarkan Jakarta tenggelam dalam sampahnya sendiri. NNM

Baca juga : Sempat Kehilangan Jejak, KPK OTT Bupati Pekalongan Di SPKLU Wilayah Semarang

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Jumat, 6 Maret 2026 dengan judul "Sengkarut Sampah DKI Jakarta, Dari Bau Menyengat Hingga Desakan Pembentukan Pansus, Bun Joi Phiau: Via Pansus, Pengawasan Lebih Luas Dan Mendalam"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.