Dark/Light Mode

Plus Minus Penutupan Prodi Yang Tak Sesuai Dunia Kerja

Hetifah Sjaifudian: Bukan Ditutup Massal, Tapi Perlu Revitalisasi

Sabtu, 2 Mei 2026 07:10 WIB
Hetifah Sjaifudian, Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar. Foto: IG PRIBADI
Hetifah Sjaifudian, Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar. Foto: IG PRIBADI

 Sebelumnya 
Apa pandangan Anda terkait wacana penghapusan program studi di perguruan tinggi yang dinilai tidak sesuai kebutuhan dunia kerja saat ini?
Pertama, kami memahami urgensi peningkatan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja dan arah pembangunan nasional. Namun, perlu ditegaskan bahwa perguruan tinggi bukan sekadar penyedia tenaga kerja. Perguruan tinggi memiliki mandat lebih luas, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan, merawat kebudayaan, serta membentuk daya kritis dan karakter bangsa.

Bagaimana agar kampus dapat menjaga mandat tersebut sekaligus berkembang sesuai kebutuhan dunia kerja?
Kami memandang bahwa pendekatan penataan program studi sebaiknya tidak berorientasi pada penutupan massal, melainkan transformasi. Program studi yang dinilai kurang relevan perlu direvitalisasi.

Baca juga : DPR Sarankan Pemerintah Percepat Pembangunan DDT

Konkretnya?
Melalui pembaruan kurikulum, penguatan pendekatan interdisipliner, serta keterkaitan dengan potensi daerah dan kekayaan lokal.

Apakah perlu ada indikator penilaian suatu program studi dianggap tidak dibutuhkan lagi?
Indikator “tidak produktif” harus ditetapkan secara hati-hati dan berbasis data komprehensif. Penilaian tidak dapat semata-mata didasarkan pada jumlah peminat atau serapan kerja jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dasar dan kebutuhan jangka panjang bangsa.

Baca juga : Koperasi Desa Merah Putih Jadi Ujung Tombak

Apa dampak dari wacana ini?
Kami mengingatkan bahwa orientasi efisiensi yang berlebihan berpotensi menyempitkan ekosistem keilmuan dan melemahkan fungsi strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban. Kebijakan pendidikan tinggi harus menjaga keseimbangan antara relevansi ekonomi dan kedalaman akademik.

Apa saran Anda kepada Pemerintah jika wacana ini ingin dilakukan?
Proses evaluasi program studi harus dilakukan secara transparan, berkala, dan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk akademisi, industri, dan asosiasi profesi, agar menghasilkan kebijakan yang kredibel dan akuntabel. Jika penyesuaian atau penutupan program studi tidak terhindarkan, maka harus disertai masa transisi yang adil serta jaminan perlindungan bagi mahasiswa dan dosen, termasuk skema keberlanjutan studi yang berkualitas.

Baca juga : Periksa 8 Pejabat Pemkab, KPK Dalami Pengumpulan Uang THR Bupati Cilacap

Apakah sudah ada pembahasan di Komisi X DPR?
Kami akan memastikan bahwa setiap langkah reformasi pendidikan tinggi berjalan secara terukur, adil, dan berorientasi pada penguatan daya saing bangsa tanpa mengorbankan masa depan ilmu pengetahuan. NNM

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Sabtu, 2 Mei 2026 dengan judul "Plus Minus Penutupan Prodi Yang Tak Sesuai Dunia Kerja Hetifah Sjaifudian: Bukan Ditutup Massal, Tapi Perlu Revitalisasi"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.