Irma Suryani Chaniago: Jika Tidak Ditangani, Berpotensi Gagal Bayar

 Sebelumnya 
Pada saat RDP di Komisi IX DPR dengan BPJS Kesehatan, Anda mengusulkan agar dana cukai rokok digunakan untuk menambal defisit tersebut. Mengapa dana cukai rokok?

Bukankah karena rokok banyak orang menjadi sakit? Oleh karena itu, jika pendapatan dari cukai rokok dijadikan sebagai “dana kesakitan” masyarakat, tentu akan sangat baik.

Apalagi pendapatan dari cukai tembakau per tahun cukup besar, sekitar Rp 244 triliun. Jika 30 persen saja dialokasikan untuk pembiayaan kesehatan masyarakat, berarti tersedia sekitar Rp 73,2 triliun. Jumlah itu sudah sangat mencukupi.

Menurut Anda, dana cukai rokok ini perlu dioptimalkan?

Ya. Dana dari cukai rokok dapat dioptimalkan untuk membantu menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional, sekaligus memastikan masyarakat kurang mampu tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang layak.

Baca juga : DPR Minta Kemenhub Update Regulasi Perlintasan Sebidang

Ada juga usulan agar cukai GGL (garam, gula, dan lemak) digunakan untuk menambal defisit JKN. Bagaimana menurut Anda?

Saya sangat setuju. Apalagi jika digabungkan dengan dana cukai rokok, tentu anggaran BPJS akan menjadi jauh lebih longgar.

Jika defisit ini tidak ditambal, apa dampaknya?

Jika defisit tidak ditangani, BPJS berpotensi gagal bayar kepada rumah sakit. Akibatnya, banyak rumah sakit dapat menolak melayani pasien dan kondisi ini tentu akan berdampak buruk, terutama bagi masyarakat yang menderita penyakit katastropik.

Dengan situasi saat ini, apa yang perlu diperbaiki?

Baca juga : Zulhas Pastikan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Lancar

Persoalan utama yang perlu segera dibenahi adalah akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar bantuan iuran tepat sasaran.

Rakyat sudah membayar iuran dan menjalankan prinsip gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan. Sesuai amanat konstitusi, masyarakat miskin memang menjadi tanggung jawab negara. Karena itu, data penerima PBI harus benar-benar akurat.

Apa yang Anda soroti dari data BPJS?

Saya menyoroti kebijakan berbasis desil kesejahteraan yang berdampak pada sejumlah masyarakat kurang mampu yang justru kehilangan status kepesertaan bantuan.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius, terutama bagi warga miskin yang menderita dan membutuhkan pengobatan jangka panjang.

Baca juga : Menteri Brian Ajak PTS Mencetak SDM Unggul

Kasihan masyarakat miskin yang memiliki penyakit katastropik jika kepesertaannya dinonaktifkan. Mereka sangat bergantung pada jaminan kesehatan untuk mendapatkan layanan pengobatan.

Lalu, apa harapan Anda kepada Pemerintah?

Kami berharap Pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan penerima bantuan iuran agar tidak ada masyarakat miskin yang kehilangan hak atas perlindungan kesehatan akibat kesalahan administrasi maupun ketidaktepatan data. REN

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Senin, 15 Juni 2026 dengan judul "Bisakah Cukai Rokok Dipakai Untuk Tambal Defisit BPJS Kesehatan? Irma Suryani Chaniago: Jika Tidak Ditangani, Berpotensi Gagal Bayar"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.