Dark/Light Mode

Wakil Rakyat Soal Wacana Kenaikan Tarif Transjabodetabek

Agar Tak Bebani Masyarakat, Ongkos Yang Wajar Rp 5.000

Senin, 15 Juni 2026 06:25 WIB
Pemprov DKI Jakarta dan PT Transjakarta berencana menaikkan tarif bus Transjabodetabek. (Foto: Khairizal Anwar/rm.id)
Pemprov DKI Jakarta dan PT Transjakarta berencana menaikkan tarif bus Transjabodetabek. (Foto: Khairizal Anwar/rm.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan PT Transjakarta agar tidak gegabah dalam menaikkan tarif bus Transjabodetabek. Besaran kenaikan harus mempertimbangkan ekonomi masyarakat dan diikuti peningkatan kualitas layanan.

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Nova Harivan Paloh meminta PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengkaji ulang wacana kenaikan tarif yang disebut-sebut berada di kisaran Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu. 

Menurut Nova, manajemen Transjakarta perlu menjelaskan secara terbuka dasar kajian yang digunakan, sebelum memutuskan kenaikan tarif. “Ini yang perlu dijelaskan kepada publik,” ujar Nova, Kamis (11/6/2026). 

Dia mengakui, beban subsidi yang ditanggung Pemprov DKI Jakarta untuk operasional Transjakarta memang cukup besar. Pada tahun-tahun sebelumnya, nilai subsidi melalui skema Public Service Obligation (PSO) mencapai Rp 4,2 triliun, sedangkan pada 2026 dialokasikan sekitar Rp 3,8 triliun. 

Baca juga : Spanyol Rawan Digigit Hiu Biru

Meski demikian, Nova menilai, kenaikan tarif harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. “Kalau nanti ada kenaikan, harus yang benar-benar sewajarnya bagi masyarakat,” tegasnya. 

Menurut Nova, tarif Rp 3.500 memang sudah bertahan selama 21 tahun, sejak Transjakarta beroperasi pada 2005. Namun, kenaikan tarif harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh penumpang. 

Dia mengusulkan tarif yang lebih rasional, yakni berada di kisaran Rp 5.000, dengan layanan yang semakin baik dan fleksibel. 

“Ini bisa menjadi strategi Trans jakarta untuk tetap menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum,” katanya. 

Baca juga : Prancis Vs Senegal, Les Bleus Bawa Misi Balas Kenangan Pahit

Selain itu, Nova menegaskan, Program Kartu Layanan Gratis (KLG) yang saat ini dinikmati 15 kelompok masyarakat, harus tetap dipertahankan sebagai bagian dari perlindungan sosial. 

Menurutnya, setiap kebijakan penyesuaian tarif, wajib dibarengi dengan peningkatan aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang. 

“Jangan ada lagi insiden-insiden operasional. Kita harus memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada masyarakat,” ucapnya. 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza memastikan, seluruh masukan DPRD akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan tarif. 

Baca juga : Menhan Jepang Beri Prabowo Replika Kapal Perang ‘Mikasa’

Menurutnya, penyesuaian tarif harus tetap memperhatikan kemampuan bayar dan kesediaan masyarakat untuk membayar. 

“Kami mengapresiasi masukan dari Komisi B. Semua saran dan pandangan akan kami diskusikan lebih lanjut,” kata Welfizon. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.