Mardani Ali Sera: Transparansi Dan Akuntabilitas Dulu

 Sebelumnya 
Ada usulan agar gaji kepala daerah dinaikkan agar mampu mencegah tindakan korupsi. Lantas, perlukah usulan ini masuk ke dalam revisi aturan gaji kepala daerah? Usulan kenaikan gaji bisa mengikuti inflasi sebesar 3-4 persen per tahun.

Apakah Anda setuju kenaikan gaji kepala daerah?

Naik gaji bukan jawaban. Transparansi dan akuntabilitas duluan. Buat terang benderang dan hilangkan kecurigaan publik. Baru naik gaji.

Bagaimana jika itu bagian dari hak kepala daerah?

Baca juga : Komisi IX Minta Pemerintah Evaluasi Aturan Pajak JHT

Benar, setiap orang perlu mendapatkan haknya. Namun, kepala daerah walaupun gajinya tidak besar, memiliki banyak sistem pendukung, seperti rumah dinas, mobil dinas, pembantu, dan lain-lain.

Menurut Anda, gaji, tunjangan, dan fasilitas kepala daerah saat ini sudah cukup atau belum?

Penghasilan bukan menjadi persoalan utama. Yang utama adalah semua kepala daerah berada pada posisi melayani warga. Kalau melihat kepala daerah, jangan hanya melihat gajinya. Terkadang baju dan seragam juga dibiayai APBD. Termasuk rumah dan kendaraan dinas. Bahkan ada kepala daerah yang menganggarkan mobil dinas lebih dari Rp 5 miliar.

Bagaimana pencegahan tindakan korupsi di tingkat kepala daerah? Apakah sudah maksimal?

Baca juga : Layanan Haji 2026 Banyak Kemajuan

Ada dua hal, yakni penegakan hukum yang tegas dan transparansi. Selain itu, anggaran, pengangkatan, serta promosi harus dibuat terbuka dan berdasarkan sistem merit.

Lalu, bagaimana peran KPK, BPK, maupun pengawas internal dalam pencegahan tersebut?

Semua harus bersatu menjaga dan mengingatkan kepala daerah. Pencegahan perlu dilakukan, bukan hanya penindakan.

Menurut Anda, apa penyebab belakangan ini banyak kepala daerah yang melakukan korupsi?

Baca juga : Ara Target Bedah Rumah Warga Tuntas Tiga Bulan

Akarnya karena banyak kewenangan yang tidak tepat diberikan kepada kepala daerah. Mereka seperti raja kecil. Mereka yang menentukan siapa kepala dinas, siapa kepala rumah sakit, dan seterusnya. Semua ada pada kewenangan kepala daerah.

Hal itu membuat feodalisme semakin kental dan semua menjadi takut. Akhirnya muncul sosok yang tidak bisa dikawal hingga meremehkan perilaku koruptif. NNM

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Senin, 6 Juli 2026 dengan judul "Alasan Beban Kerja Dan Biaya Politik Tinggi, Ada Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah, Patutkah? Mardani Ali Sera: Transparansi Dan Akuntabilitas Dulu"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.