Hadar Nafis Gumay: Masalahnya Akan Bertambah Banyak

 Sebelumnya 
Ada usulan agar dalam Pilkada mendatang yang dipilih cukup bupati, wali kota, atau gubernur. Sementara wakilnya dipilih melalui DPRD. Bagaimana tanggapan Anda?

Saya justru memperkirakan persoalannya akan bertambah. Akan terbuka ruang negosiasi politik yang sangat mungkin menyimpang, sehingga lebih didominasi kepentingan politik daripada kualitas calon. Ruangnya justru menjadi lebih besar.

Kalau kita memilih dalam satu paket, prosesnya selesai sekaligus. Negosiasi politik memang tetap ada karena pasangan calon diusung oleh partai-partai politik. Tentu mereka berunding dan bernegosiasi.

Apa dampaknya jika yang dipilih hanya kepala daerah?

Baca juga : Azis Subekti: Tujuannya, Mencegah Adanya Ketidakcocokan

Kalau yang dipilih hanya kepala daerah, sementara wakilnya tidak, maka akan muncul ruang kesepakatan politik baru yang belum tentu berjalan baik. Sangat mungkin pembahasannya bukan lagi mengenai kualitas seseorang.

Jangan-jangan nanti muncul praktik dagang sapi, unsur uang, atau janji-janji politik, misalnya jika terpilih akan diberikan jabatan tertentu dan sebagainya. Itu akan menjadi arena politik tersendiri.

Menurut saya, justru itu akan menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Jadi, rasanya tidak perlu menghadirkan gagasan seperti itu.

Bagaimana dengan konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selama ini sering terjadi?

Baca juga : Komisi II Evaluasi Sistem Rekrutmen Pejabat Daerah

Kalau memang banyak yang tidak kompak, persoalannya harus dikembalikan kepada partai politik yang mengusung mereka. Baik partai sendiri maupun koalisi harus benar-benar menyiapkan pasangan tersebut jauh-jauh hari.

Jangan mencari pasangan secara mendadak menjelang pendaftaran. Jangan sekadar menjodohkan orang. Selama ini mungkin kepala daerah kurang didengarkan, sehingga akhirnya tinggal dipasangkan saja.

Persoalannya harus dicari tahu, mengapa selama ini banyak kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak kompak. Itulah yang harus diselesaikan, bukan malah mencari formulasi baru. Sebab, mekanisme baru ini, menurut saya, justru akan memperbanyak dan mempercepat terjadinya ketidakkompakan.

Berarti yang perlu diperkuat adalah fungsi dan tugas wakil kepala daerah?

Baca juga : Indonesia Berlakukan Bebas Visa Bagi Warga Kazakhstan

Betul. Kesepakatan mengenai tugas wakil kepala daerah harus diformalkan. Selama ini hanya disebut membantu kepala daerah, tetapi membantu dalam hal apa tidak dijelaskan secara tegas.

Kalau memang itu persoalannya, maka perlu ditegaskan membantu di bidang apa saja. Bahkan, bila perlu dimasukkan ke dalam undang-undang agar memiliki dasar hukum yang jelas. REN

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Rabu, 15 Juli 2026 dengan judul "Wacananya Mulai Menguat Lagi, Kepala Daerah Dipilih Langsung, Wakil Kepala Daerah Oleh DPRD, Hadar Nafis Gumay: Masalahnya Akan Bertambah Banyak"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.