August Hamonangan: Jangan Sampai Bebani Warganya Di Masa Depan

 Sebelumnya 
Terkait rencana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi, bagaimana Anda melihatnya?

Seperti sudah kami sampaikan selama beberapa waktu ke belakang ini, tidak bosan-bosan saya ingin memperingatkan agar Pemprov DKI harus berhati-hati. Mas Pram (Pramono Anung) perlu berhati-hati ketika ingin mengambil obligasi atau utang.

Rencana ini memang mendapat sorotan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Meskipun tidak melarang, Menkeu mengingatkan untuk hati-hati. Apa tanggapan Anda?

Selama ini, Pemprov DKI sangat optimistis terhadap wacana ini. Utang mau diambil dengan berharap kepada manfaatnya yang besar, yaitu untuk membangun berbagai proyek yang diperlukan warga. Tapi, risikonya masih jarang dibicarakan.

Baca juga : Nailul Huda: Kalau PAD Kuat, Bisa Saja Terbitkan Obligasi

Memang belum ada pembicaraan dengan DPRD DKI Jakarta terkait risikonya?

Sampai dengan hari ini, kami belum menerima penjelasan tentang apa saja yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI bila tidak bisa membayar utang-utangnya secara tepat waktu.

Artinya, Pemprov DKI Jakarta harus menjelaskan berbagai rencana yang akan dilakukan jika terjadi hal tersebut, ya?

Iya, kalau itu terjadi, langkah-langkah restrukturisasi seperti apa yang akan diambil. Hal seperti ini perlu dibicarakan terlebih dahulu.

Baca juga : Komisi VII Minta Kemenperin Bantu IKM Atasi Kendala SNI

Bagaimana dengan dana bagi hasil (DBH) yang sempat disinggung Pramono Anung jika tidak menerbitkan obligasi untuk kebutuhan pembangunan di Jakarta?

Di satu sisi, memang betul Jakarta termasuk yang terkendala oleh pemotongan dana bagi hasil. Tapi, dari awal saya sudah heran mengapa obligasi atau utang ini seolah-olah menjadi solusi satu-satunya.

Jangan sampai Pemprov DKI dalam upayanya untuk mencari sumber-sumber pendanaan baru malah membebani warganya di masa depan kalau ternyata pembayaran-pembayaran utangnya nanti tidak berjalan sebaik yang diperkirakan sekarang.

Solusi dari Anda seperti apa?

Baca juga : Wapres Kunjungi Anak-anak Yang Dirawat Di Berastagi

Masih ada banyak hal lain yang bisa dilakukan. Pertama, Pemprov DKI perlu memperhatikan potensi pendapatan pajak atau retribusinya yang masih bermasalah dan bocor. Kemudian, pengelolaan aset daerah harus dioptimalkan.

Selain itu?

Terus, BUMD harus terus didorong berinovasi dan mengembangkan usahanya agar tidak selalu bergantung kepada subsidi dan penyertaan modal daerah, sekaligus meraih keuntungan. Dengan demikian, hal itu dapat memasukkan dividen baru ke dalam kas Jakarta nantinya. NNM

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Minggu, 13 September 2026 dengan judul "Pro Kontra Rencana Pemprov DKI Jakarta Terbitkan Obligasi Daerah, August Hamonangan: Jangan Sampai Bebani Warganya Di Masa Depan"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.