Satriwan Salim: Kami Khawatir Hanya Gimik Komunikasi Saja

 Sebelumnya 
Bagaimana Anda melihat wacana dan pernyataan Presiden akan menggratiskan pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi?
Ya, tentu pada dasarnya kami dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengapresiasi niat baik dari Bapak Presiden untuk mewujudkan pendidikan gratis yang dibiayai penuh oleh negara, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Namun, di sisi lain, P2G justru merasa ragu dan khawatir.

Apa yang membuat Anda ragu?
Kami merasa ragu dan khawatir, jangan sampai pernyataan Presiden ini kemudian terkesan hanya sebatas gimik komunikasi di depan forum atau pertemuan publik. Semangat optimistis yang sering disampaikan tersebut menjadi bertolak belakang ketika kita memperhadapkannya dengan realitas APBN, kondisi ekonomi, serta kebijakan politik anggaran Pemerintah. Antara pidato Presiden dengan realitas politik anggaran yang ada justru tampak sangat kontras, alias terjadi paradoks.

Baca juga : BKSAP DPR Dalami Manfaat Perjanjian Dagang Internasional

Di mana letak paradoksnya?
Jelas terlihat pada postur RAPBN 2027. Total anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 820,9 triliun dari total APBN sekitar Rp 4.090 triliun. Angka Rp 820,9 triliun itu memang secara formal mencukupi syarat 20 persen. Namun, sebesar Rp 240 triliun dari anggaran pendidikan tersebut justru dialokasikan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis.

Aturan terbarunya bagaimana?
Mahkamah Konstitusi melalui putusan terbaru telah memutuskan bahwa anggaran MBG wajib dikeluarkan dari anggaran pendidikan. P2G sendiri merupakan salah satu pemohon uji materi yang memenangkan gugatan tersebut di MK. Banyak pihak yang lupa bahwa MK memutuskan jika RAPBN 2027 sedang direncanakan, anggaran MBG memang masih dapat menggunakan alokasi anggaran pendidikan, tetapi ada syarat ketatnya, yaitu sepanjang tidak mengurangi anggaran minimum 20 persen untuk pendidikan murni.

Baca juga : Aura Kasih, ‘No’ Untuk Cowok Agresif Dan Posesif

Perhitungannya seperti apa?
Dalam hitungan kami, jika anggaran pendidikan Rp 820,9 triliun dipotong Rp 240 triliun untuk MBG, maka sisanya hanya tinggal Rp 580,9 triliun. Angka Rp 580,9 triliun ini dari total APBN Rp 4.090 triliun nilainya setara dengan sekitar 14,2 persen saja. Ini jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD, serta melanggar Putusan MK Nomor 040 Tahun 2026.

Lalu, apa saran dari Anda agar wacana ini bisa dilakukan?
Jika Presiden ingin menggratiskan pendidikan dari dasar sampai perguruan tinggi, maka baru bisa terlaksana secara konsisten dan realistis jika anggaran pendidikan betul-betul hanya diperuntukkan bagi komponen utama pendidikan.

Baca juga : Pastikan Kabinet Terus Bekerja, Prabowo: Kita Dituduh Kurang Komunikasi

Apa komponen utamanya?
Meningkatkan kesejahteraan guru honorer, mengangkat guru menjadi PNS, memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, madrasah, dan kampus. Bukan untuk program MBG. Jadi, menurut saya, niat baik Presiden bertentangan dengan kebijakan politik anggarannya sendiri. NNM

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Senin, 21 September 2026 dengan judul "Pendidikan Gratis Dari SD Sampai Perguruan Tinggi, Mungkinkah? Satriwan Salim: Kami Khawatir Hanya Gimik Komunikasi Saja"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.