Unas Gelar FGD Arah Kebijakan Pembangunan Politik Bersama BK DPR

RM.id  Rakyat Merdeka - Universitas Nasional (Unas) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Badan Keahlian (BK) DPR, di ruang Exhibition Unas, Jakarta, Rabu (15/11). Kegiatan ini mengangkat tema “Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Politik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025-2045 menuju Indonesia Emas 2045”.

Kegiatan diawali dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Unas dengan BK DPR. Hal ini sebagai langkah awal Unas dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan BK DPR.

Wakil Rektor Unas Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan SDM Prof Eko Sugiyanto menyatakan, ini merupakan kerja sama lanjutan yang sebelumnya pernah dilakukan kedua belah pihak. Melalui kerja sama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas kampus dan mampu mempertahankan akreditasi Unas.

Terkait dengan tindak lanjut dalam waktu dekat dari kerja sama yang dilakukan, Prof Eko mengatakan, akan membangun sistem informasi manajemen karena hal ini sedang dibutuhkan oleh DPR.

Baca juga : Yandri Susanto Harap Pemprov Bantu Pembangunan Asrama Haji Banten

Kepala BK DPR Inosentius Samsul berharap, perpanjangan kerja sama ini dapat kembali mengatur rencana-rencana yang tertunda karena Covid-19. Ia menambahkan, kerja sama antar kedua pihak akan lebih banyak terkait dengan diskusi-diskusi yang membutuhkan masukan dari akademisi ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa membantu DPR merumuskan berbagai persoalan.

Inosentius mengatakan, kerja sama yang dulu dan saat ini tidak jauh berbeda. Kerja sama yang saat ini lebih intens yaitu dengan melibatkan sumber daya-sumber daya di Unas. “Kami juga mendapat substansi lainnya seperti pelatihan-pelatihan, ada training, ada juga riset,” ungkapnya.

Kegiatan ini diisi Wiwin Sri Rahyani, Irma Indrayani, Heru Dian Setiawan, serta Kumba Digdowiseiso dan dimoderatori Wahyu Trijono selaku dosen FISIP Unas.

Wiwin Sri Rahyani menyatakan, draft RPJPN 2025-2045 masih dalam tahap pengembangan. Hal ini akan berubah seiring dengan dinamika dalam beberapa tahun ke depan. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat BK DPR ini menyoroti bahwa RPJPN 2025-2045 memiliki perbedaan pendekatan dengan dokumen RPJPN Tahun 2005-2025.

Baca juga : NasDem Tolak Ajakan PDIP, Ahmad Ali: Jangan Ajak-ajak Kami Bos!

Paparan dilanjutkan Irma Indrayani, dosen Hubungan Internasional. Irma menyoroti perkembangan politik dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dalam hal ini Generasi Z yang notabene akan menjadi generasi yang dominan pada tahun 2045 nanti yang akan terkena imbasnya.

“Perkembangan Generasi Z sebagai pemilih pemula dalam 2024 nanti akan terkena biasnya informasi yang semakin liar. Tentu biasnya informasi tersebut akan menimbulkan jumlah pemilih yang tinggi namun tingkat partisipasinya rendah” pungkasnya.

Irma memberikan solusi dalam mengatasi hal tersebut. Di antaranya adalah rekrutmen politik, nomor kontak calon legislatif, serta sistem 2 kamar yakni penguatan peran DPD setara DPR.

Heru Dian Setiawan melanjutkan paparan dalam diskusi tersebut. Dosen Administrasi Publik ini menyatakan, di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang masih bergelut pada berbagai isu seperti kesejahteraan, hak asasi manusia, keagamaan, hukum dan lain sebagainya, perihal politik identitas akan menjadi bola panas. Meskipun tidak selalu negatif, tetapi akan tergantung dengan aktor politik yang bermain dan publik yang dimainkan apalagi di era digital dengan berbagai permasalahannya.

Baca juga : KSP Fasilitasi Penyelesaian Masalah Lahan Pembangunan PLTMG Tanjung Uncang Batam

“Ada delapan cara dalam mengatasi dampak negatif politik identitas. Tetapi, kedelapan cara ini perlu dimulai dari upaya peningkatan kualitas melalui tindakan yang terarah dan konsisten terhadap demokrasi, pendidikan politik dan demokrasi, kepemimpinan, hukum, dan keamanan dari segenap lapisan bangsa untuk menghindari disintegrasi bangsa guna mencapai Visi Indonesia 2045,” tambahnya.

Paparan terakhir disampaikan Kumba Digdowiseiso. Profesor muda dari FEB Unas ini menyatakan, pembangunan politik tidak akan stabil jika tidak diselenggarakan disentralisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan politik.

Kumba menyoroti tren Indonesia beberapa tahun terakhir yang mengalami penurunan yang signifikan pada permasalahan partisipasi publik.

“Dengan kita menyenggarakan pembangunan secara desentralitatif, pada akhirnya kita akan melahirkan kebijakan yang bersifat bottom up. Kebijakan top down perlu kita lakukan. Namun untuk kebijakan yang bersifat populis, kita harus memaksimalkan kebijakan yang bottom up,” imbuhnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.