UNAS Gelar Talkshow Nasional, Bahas Peran Ilmu Sosial Menuju Indonesia Emas 2045

RM.id  Rakyat Merdeka - Program Studi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Nasional (UNAS), bekerja sama dengan Komisi X DPR, Diktisaintek Berdampak, dan Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI), menyelenggarakan Workshop Bina Talenta bertajuk Seminar dan Talkshow Nasional "Peran Ilmu Sosial dan Humaniora Menuju Indonesia Emas 2045" di Kampus UNAS, Jakarta Selatan, Selasa (14/7/2026).

Acara ini menghadirkan tiga narasumber nasional dan seorang keynote speaker dari DPR, dengan sesi diskusi panel dipandu oleh moderator Sekretaris Program Studi Magister Sosiologi UNAS, Jeanne Noveline Tedja.

4 Pesan Kuat dari Seminar Nasional

Wakil Ketua Komisi X DPR Himmatul Aliyah, yang menjadi keynote speaker, menyampaikan bahwa payung hukum penguatan ilmu sosial-humaniora sesungguhnya telah tersedia. Mulai dari Undang-Undang (UU) Sistem Nasional Iptek hingga UU Pendidikan Tinggi, yang sejalan dengan Asta Cita ke-4 Pemerintah.

Baca juga : Astra Ajak Anak Muda NTB Jadi Agen Perubahan Lewat SATU Indonesia Awards 2026

Ia menegaskan, pencapaian target ekonomi Indonesia Emas 2045 tidak akan bermakna tanpa fondasi karakter, moral, integritas, dan kolaborasi yang menjadi ranah utama ilmu sosial-humaniora.

Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN Muhammad Najib Azca, yang menjadi salah satu pembicara, menegaskan bahwa target Indonesia Emas 2045 tidak boleh direduksi menjadi angka teknokratik semata.

Ia menyoroti krisis "imajinasi sosiologis" nasional dan mendorong empat langkah kebijakan: arusutamakan ilmu sosial-humaniora dalam Peta Jalan Riset Nasional, setarakan pendanaan risetnya dengan STEM, libatkan peneliti sosial-humaniora sejak perumusan kebijakan, serta bangun ekosistem kolaborasi kampus–BRIN–legislatif.

Baca juga : Menjaga Integritas Penegakan Hukum Menuju Indonesia Emas 2045

Kemudian, Wakil Rektor I Universitas Nasional Prof. Erna Ermawati Chotim mengungkap kontradiksi kebijakan pendidikan nasional. Menurutnya, alokasi 80 persen beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM) justru berisiko memperlebar defisit kompetensi sosial-humanistik.

Ia menawarkan solusi konkret, termasuk revisi formula pendanaan riset menjadi 65:35, kurikulum STEM+Humanities, dan kewajiban analisis dampak sosial-budaya untuk setiap proyek strategis nasional.

Pembicara terakhir, Ketua Umum Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) Tyas Retno Wulan memperkenalkan kerangka SHAPE (Social Sciences, Humanities, Arts for People and Economy) sebagai mitra setara STEM, bukan pesaing.

Baca juga : Hari Anak Nasional, Regina Art Hadirkan Teater Musikal Ramah Autisme

Ia memperingatkan, moratorium program studi sosial-humaniora dan penurunan kuota LPDP untuk bidang ini berisiko menciptakan defisit sosiolog bergelar doktor dalam 10–15 tahun mendatang, dan menegaskan Indonesia Emas 2045 membutuhkan sosiolog sebagai penuntun, bukan penonton.

Ketiga narasumber dan keynote speaker sepakat bahwa ilmu sosial dan humaniora bukan pelengkap STEM, melainkan fondasi strategis yang menentukan apakah kemajuan teknologi dan ekonomi Indonesia benar-benar berdampak bagi manusia dan keadilan sosial.

Kolaborasi lintas lembaga dalam seminar ini—antara perguruan tinggi, legislatif, kementerian, dan asosiasi profesi keilmuan—juga menjadi model konkret sinergi yang didorong para narasumber.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.