Kebut Pemulihan Dan Stabilitas Ekonomi, BI Terapkan 5 Instrumen Kebijakan Ini

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan, respons bauran kebijakan BI yang bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional, akan terus mengawal perekonomian pada tahun 2022.

"Bauran kebijakan BI pada tahun 2022, akan terus disinergikan dan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan, sekaligus menjaga stabilitas perekonomian," kata Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Rabu (24/11).

Bauran kebijakan tersebut mencakup 5 instrumen kebijakan. Pertama, kebijakan moneter. Sejalan dengan risiko meningkatnya tekanan instabilitas pasar keuangan global dari normalisasi kebijakan moneter the Fed dan sejumlah negara Advanced Economies (AEs), kebijakan moneter BI pada tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stability). Baik pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar, maupun stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Baca juga : BI: Pemulihan Ekonomi Terus Berjalan

Normalisasi kebijakan moneter akan dilakukan secara sangat hati-hati dan terukur agar tidak mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional.

Kedua, kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan, bahkan diperluas untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM. Demi mempercepat pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan ekonomi dan keuangan hijau.

Ketiga, kebijakan sistem pembayaran. Digitalisasi sistem pembayaran terus diperluas untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Antara lain melalui penguatan konsolidasi industri, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang modern (QRIS, SNAP, BI FAST).

Baca juga : Jaga Stabilitas Rupiah, BI Tahan Suku Bunga Di Level 3,50 Persen

Termasuk perluasan QRIS dengan target 15 juta pengguna, kerja sama QRIS antar negara, dan melanjutkan Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah, bansos G2P 4.0, moda transportasi, serta digitalisasi UMKM dan pariwisata.

Keempat, kebijakan pengembangan pasar uang. Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan, pembangunan infrastruktur pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.

Kelima, kebijakan UMKM dan ekonomi keuangan syariah. Program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi-keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

Baca juga : Dorong Pemulihan Ekonomi, Menteri Bintang Ajak Para Intelektual Berpikir Kreatif

Empat kebijakan terakhir ini, akan terus diarahkan untuk menjadi upaya bersama dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth). 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.