PUPR Genjot Infrastruktur Untuk Tingkatkan Daya Saing

RM.id  Rakyat Merdeka - Pembangunan infrastruktur terus digenjot untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Hal ini seiring dengan kenaikan peringkat yang dikeluarkan sejumlah lembaga internasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, berdasarkan peringkat IMD World Competitivenesss Center, daya saing Indonesia naik 11 peringkat tahun ini menjadi 32, dari sebelumnya peringkat 43 pada 2018.

Dalam lima tahun ini, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan."Sejumlah proyek infrastruktur telah dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan meningkatkan daya saing Indonesia," kata Basuki, Senin (3/6).

Ada empat indikator besar yang diukur dalam IMD World Competitiveness Center. Yakni, kinerja ekonomi, efisiensi birokrasi, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Kenaikan peringkat daya saing Indonesia menjadi yang terbesar di regional Asia Pasifik. 

Baca juga : Program Kementan Tekan Inflasi dan Stabilkan Harga Pangan

"Meskipun demikian, peringkat Indonesia masih di bawah Malaysia (peringkat 22) dan Thailand (peringkat 25). Apabila stok infrastruktur kita stagnan, maka daya tarik investasi kita akan kalah dibandingkan negara tetangga," ucapnya.

Basuki mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi pilihan logis dan strategis, semata-mata untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Sekaligus untuk mengejar ketertinggalan. Apalagi, Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi, yang berdampak pada penundaan dan penghentian pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Oleh karenanya, sejak 2015, pemerintah mengalihkan belanja subsidi menjadi belanja produktif berupa pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Namun demikian, dampak kebijakan pembangunan infrastruktur tidak serta merta dapat dirasakan dalam jangka pendek.

"Untuk itu, kita banyak membangun infrastruktur di Papua, Papua Barat, NTT dan kawasan perbatasan," tandas Basuki.

Baca juga : Perketat Pengamanan Bawaslu, Polisi Pasang Kawat Berduri dan Siapkan Barracuda

Percepat Konektivitas Pembangunan

Selain itu, Basuki juga mendorong pembangunan konektivitas di berbagai kawasan nusantara, melalui sinergi multimoda. Ia meyakini, pembangunan konektivitas di berbagai kawasan nusantara dapat menekan biaya logistik. Dengan begitu, roda perekonomian bisa berjalan baik.

Ia mencontohkan, bila Kementerian Perhubungan membangun pelabuhan dan bandara, maka Kementerian PUPR yang akan menyediakan akses jalan bebas hambatannya.

"Infrastruktur yang kurang memadai akan membuat produk Indonesia sulit bersaing. Rendahnya konektivitas mengakibatkan biaya logistik kita lebih mahal daripada Malaysia, Singapura atau bahkan Filipina," ujarnya.

Baca juga : Belanda-RI Genjot Kerja Sama Infrastruktur Kemaritiman

Terkait pembiayaan, Basuki mengatakan, hal itu menjadi tantangan pemerintah. Meskipun anggaran infrastruktur di Kementerian PUPR cukup besar dengan rata-rata di atas Rp 100 triliun, namun belum memenuhi kebutuhan.

Dalam lima tahun, total anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 548,4 triliun yang terbagi pada 2015 sebesar Rp 119,6 triliun, 2016 sebesar Rp 98,1 triliun, 2017 sebesar Rp 106,3 triliun, 2018 sebesar Rp 113,7 triliun dan 2019 sebesar Rp 110,7 triliun. (NOV)
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.