Dewan Pers

Dark/Light Mode

PLN Dan Ditjen Minerba ESDM Pantau Pasokan Batubara Secara Real Time

Jumat, 14 Januari 2022 19:48 WIB
Ilustrasi. Pengiriman batubara menggunakan alat angkut vessel shipment dan tongkang shipment untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN. (Dok. PLN)
Ilustrasi. Pengiriman batubara menggunakan alat angkut vessel shipment dan tongkang shipment untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN. (Dok. PLN)

RM.id  Rakyat Merdeka - PT PLN (Persero) bersama dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM memastikan efektivitas (enforcement) dalam penyediaan dan pengiriman batubara, khususnya untuk kebutuhan kelistrikan nasional guna menjaga ketahanan energi primer nasional.

Langkah ini menjadi salah satu solusi dalam pengamanan pasokan (security of supply) batubara untuk kelistrikan nasional," tutur Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/2022).

Dalam melakukan efektivitas ini, data realisasi volume dan setiap tahapan pengiriman pasokan batubara ke pembangkit listrik, mulai dari lokasi tambang, loading, hingga penerimaan di setiap pembangkit secara spesifik serta real time akan terpantau.

Serta data itu terintegrasi dalam sistem digital yang ada di Ditjen Minerba yang akan mengirimkan notifikasi Early Warning System secara otomatis kepada pemasok.

Serta menjadi suatu tools langkah korektif yang segera dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Darmawan mengatakan, strategi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengiriman dalam rantai pasok batu bara sesuai pemenuhan kewajiban DMO setiap mitra pemasok yang terpantau per harinya.

Berita Terkait : Dirut PLN Siapkan Strategi Amankan Pasokan Batubara Jangka Panjang

“Dengan adanya pemantauan berbasis pada realisasi pasokan dari para mitra pengusaha tambang ini diharapkan dapat membantu mengamankan pasokan batu bara ke PLN,” tutur Darmawan.

PLN juga mengapresiasi Pemerintah yang menetapkan kebijakan korektif apabila terjadi kendala pasokan batubara ke pembangkit.

Dengan langkah ini, Darmawan optimistis keandalan pasokan batubara bagi PLN bakal lebih terjamin.

Darmawan berharap, dengan kolaborasi ini maka langkah korektif juga dapat dilakukan secara terfokus dan langsung menyelesaikan masalah pada titik krusial, yaitu ketersediaan pasokan dan moda transportasi di loading port.

"Kami melakukan berbagai langkah extra ordinary. Dengan dukungan dari Pemerintah juga, masalah pasokan telah terselesaikan dan dipastikan tidak ada pemadaman terkait karena krisis pasokan batu bara untuk PLTU," imbuh Darmawan.

Tak hanya itu saja, PLN juga terus meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan para pemasok batubara, pengusaha kapal melalui INSA (Indonesian National Shipowners Association), dan stakeholder lainnya.

Berita Terkait : Atasi Disparitas Harga Batubara, Rapsel Ali Usul Begini

Langkah ini dilakukan secara intens untuk memastikan realisasi penugasan dari Kementerian ESDM dapat terlaksana dan terkirim sesuai jadwal yang dibutuhkan.

Dengan koordinasi intensif bersama para pemasok, PLN telah memastikan adanya kenaikan efektivitas pengiriman pasokan.

Selain itu, dengan koordinasi bersama para penyedia alat angkut, kekurangan vessel dan tongkang dapat terpenuhi.

"Dari yang sebelumnya hanya 112 vessel shipment dan 560 tongkang shipment, sekarang telah tersedia 130 vessel shipment dan 771 tongkang shipment untuk mengangkut volume 16,2 juta MT," sebut Darmawan.

Menurutnya, dengan adanya kecukupan volume batu bara, kesiapan pengiriman, dan telah ditetapkannya line-up untuk seluruh pengiriman di masing-masing PLTU.

Maka lanjut Darmawan, Hari Operasi (HOP) di seluruh pembangkit PLN dan IPP dari yang sebelumnya di posisi kritis akan aman untuk mencapai 15-20 HOP di akhir Januari 2022, dan seterusnya secara berkesinambungan.

Berita Terkait : Begini Strategi PLN Amankan Pasokan Batubara

PLN juga telah merombak tata kelola kebijakan dalam Perjanjian Jual Beli Batubara (PJBB) yang tadinya bersifat jangka pendek, fleksibel, dan berisiko, menjadi bersifat fixed jangka panjang dan terpantau secara melekat.

Dikatakan, kontrak jangka panjang langsung dilakukan dengan para perusahaan tambang yang memiliki kredibilitas sebagai pemasok, sesuai dengan kualitas (spesifikasi) dan volume yang dibutuhkan PLN.

"Sehingga ketidakpastian kontrak yang awalnya berimbas pada masalah fluktuasi pasokan di lapangan, ke depan tidak terulang," papar Darmawan. [FAZ]