Investor Soroti Pemulihan Investasi Dan Proyek Strategis Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan regulasi investasi telah signifikan menciptakan pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menjadikan investasi tidak lagi hanya berpusat di Pulau Jawa.

Al Hakim Hanafiah, Founding Partner Dentons HPRP mengatakan, terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha dan industri Indonesia dari dampak kebijakan baru Pemerintah, perubahan ini membuka kesempatan baru yang harus secara cermat dimanfaatkan semua kalangan.

Baca juga : Peringati HDI 2021, Kemensos Dorong Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dengan Penguatan 3 Strategi

"Dalam 32 tahun kiprah kami dalam dunia hukum Indonesia, kami telah banyak mengalami perubahan landscape hukum di Indonesia dan kami melihat bahwa perubahan-perubahan ini cukup signifikan, terutama dalam hal-hal seperti investasi dan ease of doing business," ujarnya dalam Virtual Seminar Law and Regulation Outlook 2022: Recovery in Business and Investment yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu (16/2).

Acara ini menghadirkan para pemangku kepentingan dari dunia usaha dan pemerintahan dalam satu panggung. Seminar mendiskusikan berbagai langkah ke depan yang perlu diambil merespons perubahan yang dilakukan pemerintah, sehingga target pembangunan dapat dicapai bersama. 

Baca juga : Program Sikomandan Sukses Dongkrak Populasi Sapi Nasional

Dalam sambutannya, Managing Partner Dentons HPRP, Sartono menerangkan, diskusi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati 32 tahun hadirnya Kantor hukum Hanafiah Ponggawa and Partners, atau juga dikenal dengan brand Dentons HPRP pada Februari tahun 2022.

Sementara itu, dalam Keynote Speech-nya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menjaga keseimbangan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 sejalan dengan proyeksi pemerintah, yakni 3,69 persen secara tahunan. Pemerintah optimistis pertumbuhan di 2022 akan lebih tinggi.

Baca juga : Anis Matta Sebut Warga Jabar Pemilih Cerdas Dan Rasional

Untuk mendukung iklim investasi, Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur dan memudahkan perizinan dengan memberlakukan Online Single Submission (OSS), atau sistem perizinan berusaha secara digital.

Pemerintah terus melakukan perbaikan OSS dan penguatan SDM, baik kementerian lembaga dan daerah. Pemerintah juga fokus memenuhi ketentuan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Undang-undang Cipta Kerja.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.