Wapres: Pemerintah Dorong Perkembangan BSI Melalui PMN

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah berkomitmen terus mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi di Tanah Air. Caranya, dengan melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui saham seri A Dwiwarna di PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah berencana mendorong pertumbuhan BSI dengan menyertakan modal negara melalui saham seri A Dwiwarna.

Dia meminta agar proses penyertaan saham Dwiwarna dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Saya minta dilakukan secara cermat. Apa yang sudah direncanakan oleh Kementerian BUMN dapat dieksekusi dengan baik,” kata Ma’ruf saat memimpin rapat penyertaan modal negara di kediaman resmi Wapres, dikutip melalui keterangan pers, Jumat (25/2).

Seperti diketahui, BSI saat ini berstatus anak usaha dari tiga bank BUMN, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).

Baca juga : Ngobras Bareng Dyland 'Sultan Pros', Bamsoet Dorong Perkembangan E-Sport

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan bahwa Kementerian BUMN akan melakukan percepatan penyertaan modal negara melalui saham Dwiwarna di BSI pada kuartal ketiga tahun ini.

“Insya Allah Pak Wapres, saya sudah diskusi dengan para Direksi Himbara untuk saham Dwiwarna, kita akan pastikan terjadi di tahun ini,” ungkap Erick.

Tidak hanya itu, menurut Erick, BSI juga akan menarik unit BTN Syariah untuk memperkuat posisi dan memperbesar kapasitas pasarnya.

“Itulah yang kita harapkan, supaya posisi BSI ini semakin besar dan tentunya semakin kuat. Dalam arti, kapitalisasi pasar dan tentu dorongannya untuk industri perbankan,” terangnya.

Erick menambahkan, BSI ke depan diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas Industri Halal Indonesia yang saat ini masih belum masuk lima besar dunia.

Baca juga : Gus Choi Pengen Pemerintah Bikin Kebijakan Pro UMKM

Kembali ke Ma'ruf, dia juga mengingatkan agar upaya penyertaan modal negara tersebut tidak mengganggu permodalan dan merugikan posisi Pemegang Saham Pengendali (PSP) BSI. Mengingat tiga bank PSP tersebut merupakan perusahaan publik.

“Secara strategi bisnis, opsi ini harus menguntungkan perusahaan dan membawa maslahat bagi negara dan masyarakat,” imbau Ma’ruf.

Seperti diketahui, BSI yang melantai di Bursa Efek Indonesia dengan code BRIS lahir pada 1 Februari 2021 atas inisiasi Kementerian BUMN.

BSI merupakan penggabungan dari anak usaha tiga bank syariah milik Himbara, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah.

Mengutip laporan keuangan perseroan, per Desember 2021, Bank Mandiri menggengam 50,83 persen saham BSI. Kemudian BNI sekitar 24,85 persen dan BRI sekitar 17,25 persen. Selanjutnya, pemegang saham lain di bawah 5 persen, termasuk publik 7,08 persen.

Baca juga : Kemenperin Dorong Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik

 Menurut Ma’ruf, untuk menumbuhkan BSI, memang diperlukan kepemilikan negara secara langsung.

“Negara nanti memiliki hak-hak istimewa untuk menyetujui perubahan anggaran dasar, mengangkat dan memperhatikan dewan pengurus (direksi) dan juga memantau perkembangannya lebih lanjut,” urainya.

Turut hadir pada rapat tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.