Dewan Pers

Dark/Light Mode

Hadapi Krisis Pangan, GAPMMI Siapkan Tiga Alternatif

Minggu, 6 Maret 2022 06:36 WIB
Ilustrasi. Gandum
Ilustrasi. Gandum

RM.id  Rakyat Merdeka - Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) menyiapkan tiga alternatif untuk menghadapi krisis pangan.

“Pertama, mencari pasokan impor dari negara lain. Kedua, menaikan harga makanan terutama yang berbahan dasar utama gandum. Ketiga, mencari substitusi gandum,” ungkap Ketua Umum GAPMMI Adhi Lukman di Jakarta, Jumat (4/R).

Adhi mengungkapkan, di tahun 2021 Indonesia mengimpor gandum utamanya dari Australia yakni sebanyak 40,9 persen dan dari Ukraina 26,8 persen.

Adhi melihat, sejauh ini krisis Rusia dan Ukraina belum berpengaruh besar meskipun pasar sudah bergejolak akibat pengaruh psikologis.

Berita Terkait : Pasca Banjir Serang, PLN Tetap Siagakan Personel

Namun, para pengusaha berharap krisis Rusia dan Ukraina tidak berlangsung lama sehingga keadaan pasar akan kembali normal seperti sebelum krisis.

“Stok gandum Indonesia diperkirakan cukup untuk 2 bulan ke depan. Sementara pengusaha masih wait and see. Dan tetap berharap perang segera berakhir sehingga tidak berdampak besar,” ujarnya.

Adhi mengaku khawatir kalau krisis ini berkepanjangan. Bukan hanya ancaman krisis pangan tapi juga kemungkinan naiknya harga jual pada konsumen.

“Bila terpaksa, maka kenaikan harga jual tidak bisa dihindari. Ini jalan terakhir,” tegasnya.

Berita Terkait : Operasi Tumor Tulang Lancar, Sinta Aulia Ucapkan Terima Kasih Ke Kapolri

Data World Instant Noodles Association (WINA) menyatakan Indonesia adalah negara pengonsumsi mie instan terbesar kedua di dunia dengan jumlah konsumsi mencapai 12.640 juta porsi pada tahun 2020.

Gandum yang selama ini diperoleh dari Ukraina disinyalir pasokannya akan terganggu sehingga terjadi krisis pangan bagi Indonesia.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan Juan Permata Adoe mengatakan, krisis pangan akibat tekanan dari dampak perang Rusia-Ukraina akan terjadi.

Juan meminta Pemerintah mempercepat importasi di tengah tren rebutan pasokan global seperti yang dilakukan oleh China. Semua negara, kata Juan, pasti mempersiapkan stok pangan dan pakannya untuk mengantisipasi masalah rantai pasok yang semakin tidak menentu.

Berita Terkait : Heroik, Perjuangan WNI Tinggalkan Ukraina Saat Pertempuran Sengit

Menurutnya, sudah saatnya sekarang Pemerintah segera membuka impor dan mempercepat proses dan perizinan impor pangan untuk mengantisipasi keterbatasan pasokan serta potensi naiknya harga.

“Ini bukan hal haram karena memang seperti ini kondisinya di dunia. Serahkan impornya ke BUMN (Badan Usaha Milik Negara) karena kalau swasta nggak akan berani duluan,” ujarnya.
 Selanjutnya