Kendaraan Pemerintah Dan BUMN, Tolong Jangan Pakai BBM Bersubsidi

RM.id  Rakyat Merdeka - Perbedaan harga cukup tinggi antara bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax berpotensi memacu pergeseran (shifting) konsumsi dari Pertamax ke Pertalite. Dengan adanya potensi tersebut, Pertamina dan Pemerintah harus berupaya meminimalkan shifting tersebut.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan potensi shifting konsumsi dari BBM Pertamax yang nonsubsidi ke Pertalite yang disubsidi dapat dilakukan dengan melarang kendaraan Pemerintah ataupun BUMN mengisi BBM bersubsidi.

Selain itu, Pemerintah dan Pertamina dapat melakukan seleksi kendaraan pribadi yang mengisi Pertalite.

“Misalnya, kendaraan mewah dengan kapasitas mesin ataupun merek tertentu dilarang mengisi BBM bersubsidi. Pengawasan terhadap tindak kecurangan juga perlu diperketat,” ujar Josua.

Baca juga : Lestari: Ramadan Momentum Bangkit Bersama Dari Pandemi

Untuk diketahui, Pertamina mulai Jumat (1/4/2022) dini hari menyesuaikan harga Pertamax menjadi Rp 12.500 per liter dari sebelumnya Rp 9.000. Kenaikan harga ini pertama kali dalam tiga tahun terakhir.

Sedangkan harga Pertalite tetap Rp 7.650 per liter, namun Pemerintah meningkatkan statusnya dari BBM nonsubsidi menjadi BBM Penugasan.

Konsumsi Pertalite secara nasional mencapai 76 persen sedangkan Pertamax sekitar 14 persen.

Josua menilai kebijakan Pemerintah tidak menaikkan harga Pertalite cukup baik untuk melindungi daya beli masyarakat.

Baca juga : KPK Lelang Aset Tanah Dan Bangunan Rampasan Dari Syahri Mulyo Cs

Dengan ditetapkannya harga Pertalite, masyarakat masih memiliki opsi BBM murah di tengah tekanan ekonomi akibat Covid-19.

“Pertamax memang layak dinaikkan harganya mengingat konsumen dari Pertamax kecenderungannya adalah masyarakat menengah atas,” ujarnya.

Pakar ekonomi energi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti, menilai potensi pengguna Pertamax shifting ke Pertalite cukup tinggi.

Karena itu, Yayan menyarankan ada pembatasan jumlah kuota Pertalite di daerah yang pendapatan per kapitanya tinggi.

Baca juga : Tiket KA Lebaran Sudah Bisa Dipesan, Jangan Sampai Kehabisan

”Misalnya Pertalite berada di wilayah perdesaan, sedangkan kawasan perkotaan semuanya Pertamax,” ujarnya, Minggu, (3/4/2022).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.