Menko Airlangga Minta Jatim Percepat Penyelesaian Proyek

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melakukan percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019.

Perpres ini mengatur tentang Percepatan Pembangunan di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Hal itu disampaikan Airlangga saat memimpin rapat koordinasi bersama pimpinan kementerian/lembaga terkait dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Rabu (11/5).

"Rakor ini bertujuan untuk mengakselerasikan penyelesaian proyek-proyek yang akan selesai di tahun 2024, dan memastikan ketersediaan dan alokasi anggaran pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah," ujar Menko Airlangga.

Baca juga : Menko Airlangga Dorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah

Dalam Rakor tersebut, Menko Airlangga menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan KPPIP terhadap 218 proyek/program dalam cakupan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp 294,3 triliun.

"Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, proyek dalam Perpres 80/2019 harus dapat diselesaikan pada 2024 atau dapat dipastikan tercapainya financial closing paling lambat 2024. Selain itu, perlu dipastikan ketersediaan lahan dan perizinan agar dapat diselesaikan sebelum 2024," tegasnya. 

Berdasarkan pemantauan, lima proyek telah selesai dengan nilai Rp 5,6 triliun. Lalu dua proyek dalam tahap beroperasi atau selesai sebagian dengan nilai Rp 373,9 miliar.

Kemudian, 14 proyek dalam tahap konstruksi dengan nilai Rp 13,4 triliun. Berikutnya, 96 proyek dalam tahap penyiapan dengan nilai Rp 124,7 triliun, dan 101 proyek dalam tahap perencanaan, dengan nilai Rp 149,1 triliun.

Baca juga : Menko Airlangga Dorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Di Jabar

Menko Perekonomian memberikan beberapa arahan strategis untuk mempercepat penyelesaian proyek dan permasalahan pelaksanaan proyek. Di antaranya pembangunan Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Tuban-Lamongan-Manyar-Bunder untuk mendukung kegiatan operasional Kilang Minyak Tuban dan KEK JIIPE.

Kilang ini merupakan salah satu pendukung aktivitas perekonomian masyarakat. Itu diarahkan segera didorong transaksinya (penetapan BUJT) dan financial closing pada 2023.

Kementerian Keuangan juga diharapkan mulai menganggarkan alokasi pengadaan melalui LMAN pada 2023. Pengendalian Banjir Kali Lamong diarahkan segera dialokasikan dukungan pengadaan lahannya oleh Kementerian Keuangan.

Hal ini sebagai proyek strategis berdampak nasional untuk penanganan banjir di wilayah Jawa Timur. Menko Airlangga juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelesaikan pengadaan lahan untuk pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, pada 2022/2023.

Baca juga : Dukung Iklim Investasi Riau, PLN Pasok Listrik Perusahaan Pengolahan Porang

Bendung Gerak Karangnongko merupakan salah satu program strategis untuk mendukung infrastruktur pangan dan pengendalian banjir khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian selatan. Kementerian PUPR berkomitmen menyediakan anggaran untuk konstruksi pada 2023. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.