Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Menko Polhukam: Bangun Integritas, Perlu Kesadaran Bersama!

Rabu, 27 April 2022 23:09 WIB
Menko Polhukam saat menjadi keynote speech Menjaga Integritas Bangsa dalam webinar Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan KPK, Rabu (27/4). (Foto: Istimewa)
Menko Polhukam saat menjadi keynote speech Menjaga Integritas Bangsa dalam webinar Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan KPK, Rabu (27/4). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, dalam konteks pemberantasan korupsi dan integritas, mencari pemimpin baru yang kuat adalah tantangan yang dihadapi dalam Pemilu 2024.

"Ini tidak ada hubungan dengan penilaian kalangan tertentu bahwa pemerintahan menyerah dan gagal, karena sudah banyak kemajuan yang kita capai, dan Pemilu 2024 sudah pasti dilakukan dan tidak ada penundaan," demikian petikan pesan yang disampaikan Menko Polhukam saat menjadi keynote speech Menjaga Integritas Bangsa dalam webinar Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan KPK, Rabu (27/4).

Ada dua tantangan besar yang harus dihadapi oleh Indonesia tahun 2024 yakni, polarisasi sub ideologi dalam pembelahan ikatan primordial dan lemahnya penegakan hukum.

Baca juga : Menkominfo Ajak Kembangkan Tata Kelola Data Global

"Termasuk maraknya korupsi karena birokrasi kita ini integritasnya lemah. Ini tantangan kita dari waktu ke waktu, bukan kegagalan pemerintah saat ini," ujar Menko Mahfud.

Menurutnya, persoalan integritas ini adalah tantangan dari waktu ke waktu, bukan hanya pada era Presiden Jokowi, tapi juga era Presiden SBY, era Presiden Megawati, dan era Presiden Gus Dur.

Sehingga 2024 harus dipersiapkan strong leader yang demokratis agar kita tidak menghadapi keadaan integritas yang lebih buruk, sehingga harus diantisipasi dari sekarang.

Baca juga : BPBD Distribusikan Bantuan Bagi Warga Terdampak Kebakaran Pasar Gembrong

"Kita tidak menyerah dan terus memperbaiki. Pemerintah saat ini tidak gagal, sebab menurut survei Kompas, indeks kepercayaan publik naik ke 73 persen, tertinggi sejak 2015. Indeks penegakan hukum dari 49,1 pada 2019 menjadi 65 pada Maret 2022,” tegas Mahfud MD.

Lemahnya penegakan hukum, meskipun sekarang jauh lebih baik dari tahun 2019, telah menggeroti lembaga-lembaga hukum, dan mengancam integritas keutuhan bangsa ini.

Oleh karena itu menurutnya, penilaian integritas birokrasi yang dilakukan oleh KPK ini sangat penting, sebagai bagian dari penegakan hukum yang komprehensif. Dengan sasaran pembenahan di bidang organisasi, manajemen, dan SDM.

Baca juga : Ini Alasan Igbonefo Dapat Perpanjangan Kontrak Bersama Persib

"Itupun tidak cukup, dibutuhkan kesadaran kolektif bahwa negara ini  terancam kalau kita tidak berubah bersama-sama membangun integritas, jika ini tidak dilakukan, maka masa depan kita masih dipertanyakan," pungkas Mahfud. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.