RM.id  Rakyat Merdeka - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN getol melakukan upaya pencegahan korupsi. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah praktik hanky panky (kongkalikong) proyek di perusahaan pelat merah tersebut.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengapresiasi langkah PLN berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) aktif melakukan pencegahan korupsi. Hal ini menunjukkan keseriusan dan komitmen PLN untuk menghilangkan atau mengurangi potensi terjadinya korupsi. Khususnya di internal perusahaan.

Berita Terkait : KPK-PLN Kolaborasi Cegah Korupsi Bagi Pelaku Usaha

“Meskipun kolaborasi dengan KPK baru di tahap bimbingan teknik (bimtek), pendidikan, pengarahan, penyebaran informasi atau apapun, tapi ini merupakan langkah yang tepat untuk mencegah tindakan korupsi dan patut diapresiasi,” ujar Mamit kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Ia menilai, KPK memilih PLN sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama dalam upaya pencegahan korupsi lantaran banyak proyek strategis di perusahaan setrum itu.

Berita Terkait : GDPS Gandeng Markplus Kerek Kualitas Tenaga Kerja

Seperti pembangunan infrastruktur listrik, pengadaan barang dan jasa hingga pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pada proyek itu tentu ada celah yang bisa disalahgunakan sehingga berpotensi terjadinya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Banyak proyek di PLN yang nilainya nggak sedikit. Jadi, (pencegahan) diharapkan membuat tidak terjadinya hanky panky yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Dan, menghindari terjadinya mangkrak pada proyek yang dikerjakan PLN,” katanya.

Berita Terkait : Orang Pintar Jangan Korup

Ia berharap, BUMN lain bisa mengikuti langkah positif PLN ini.

“Pertamina sepertinya juga sudah pernah melakukannya (kerja sama dengan KPK). Ke depan, semoga KPK juga menggandeng BUMN tak hanya berskala besar, tapi juga yang kecil-kecil dan jangan tebang pilih,” imbaunya.
 Selanjutnya