KPK: Lawan Korupsi Berjemaah Dengan Berjejaring Di JAGA.id

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Menu JAGA Kampus pada website dan aplikasi JAGA.id. JAGA merupakan sistem yang difasilitasi oleh KPK untuk pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik, demi mendorong transparansi pemerintah dengan keterbukaan data sehingga dapat mengurangi risiko korupsi.

Kepala Satuan Tugas Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (Satgas JAGA) KPK Indira Malik mengatakan, hal itu dilakukan karena partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam memberantas korupsi.

"Karena pencegahan korupsi itu ada 2 kuncinya. Jangan mau jadi korban, jangan sampai jadi pelaku. Nah JAGA ini bisa memfasilitasinya," kata Indira dalam acara peluncuran menu baru ini, dikutip Minggu (27/2).

Baca juga : Leshang Tawarkan Produk Elektronik Berkualitas dengan Harga Terjangkau

Indira menjelaskan, platform JAGA sudah berevolusi sejak pertama kali diluncurkan pada 2016. Di website dan aplikasinya, masyarakat bisa mendapatkan informasi seputar aksi pencegahan korupsi pemerintah daerah, informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan gratifikasi di daerah tempat masyarakat itu berada.

"Jadi masyarakat bisa melihat, harta kekayaan gubernur di daerah saya berapa ya, bupati berapa ya," bebernya.

Kemudian, mulai tahun lalu, JAGA.id juga memfasilitasi keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial dan penanganan Covid-19, serta pengelolaan keuangan desa. Indira memaparkan, konsep JAGA.id adalah menjembatani antara masyarakat dengan kementerian dan lembaga yang sudah bekerja sama dengan KPK.

Baca juga : Garuda Dan Banteng Masih Akur

Sejauh ini, JAGA.id sudah menggandeng Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan BPJS Kesehatan.

"Data-data yang ada di JAGA itu asalnya langsung dari kementerian terkait. Jadi bukan KPK yang meng-input," ungkap Indira.

Ia pun memberikan contoh keberhasilan JAGA.id dalam mencegah korupsi di daerah-daerah. Diceritakannya, ada sebuah sekolah di Banten yang mencantumkan daftar gurunya. Namun ada seorang guru yang dikira masyarakat sudah pensiun, lantaran tak pernah datang mengajar.

Baca juga : Kasus Kematian Terus Meningkat, Ayo Tekan Dengan Vaksin

Setelah ditelusuri, ternyata guru tersebut belum pensiun dan malah merekrut tenaga honorer untuk menggantikannya. Ia juga masih mengambil gaji layaknya guru lain.

"Itu kan salah satu bentuk korupsi. Setelah laporan itu masuk ke JAGA, kita tindaklanjuti dengan mendatangi guru yang bersangkutan dan memberi pemahaman. Akhirnya guru itu mau datang lagi ke kelas untuk mengajar," tuturnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.