Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Cegah Harga Beras Anjlok

Bulog Genjot Penyerapan Gabah Di Sentra Pertanian

Senin, 6 Juni 2022 07:30 WIB
Petugas mempersiapkan beras untuk kebutuhan pasar murah Bulog di Banda Aceh, Aceh, Kamis (12/5/2022). (Foto: ANTARA).
Petugas mempersiapkan beras untuk kebutuhan pasar murah Bulog di Banda Aceh, Aceh, Kamis (12/5/2022). (Foto: ANTARA).

RM.id  Rakyat Merdeka - Perum Bulog tetap gencar melakukan penyerapan gabah petani sesuai harga yang ditetapkan Pemerintah. Hal ini diharapkan bisa menjaga stabilitas harga Gabah Kering Panen (GKP).

Badan Pangan Nasional berharap para pelaku usaha swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menjaga harga GKP agar sesuai harga acuan yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp 4.200 per kilogram (kg).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) selama Mei 2022, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp 4.461 per kg atau naik 2,12 persen. Sedangkan di tingkat penggilingan Rp 4.578 per kg. Atau naik 2,15 persen dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.

Baca juga : Pengamat Bilang, Pencapresan Bukan Sekadar Elektabilitas

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, penyerapan gabah oleh BUMN memang harus terus ditingkatkan. Pasalnya, praktik di lapangan mencatat, banyak pelaku usaha membeli gabah di bawah HPP (Harga Pokok Penjualan), terutama di sepanjang 2022.

Bhima kemudian mengutip BPS, praktik pembelian gabah di bawah HPP terus meningkat dari periode ke periode di tahun 2022, naik 4,47 persen pada Januari dibanding Desember 2021. Sedangkan Februari naik 12,57 persen, Maret 18,73 persen, dan April 33,60 persen.

“Jika di lapangan pelaku usaha melakukan (pembelian) tidak sesuai, Bulog sudah sewajarnya hadir dengan membeli gabah petani sesuai HPP agar petani sejahtera dan harga beras juga tak anjlok,” kata Bhima kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Terapkan UU TPKS, Segera Bikin Aturan Pelaksananya

Lebih jauh, Bhima menyoroti adanya fakta pengadaan beras produksi dalam negeri turun lima tahun terakhir. Hal tersebut kemudian berimplikasi pada petani sehingga mereka berada dalam posisi tidak terlindungi. Dan, tidak ada insentif untuk petani agar tetap bisa berusaha.

“Kebijakan pemerintah semestinya komprehensif dan terintegrasi. Usaha pelaku di hulu (produsen), tengah (operator), dan di hilir harus dijamin, agar industri perberasan tetap jalan,” sarannya.

Menurut Bhima, situasi masa pandemi ini bisa jadi pelajaran. Salah satunya ketika banyak negara produsen pangan meningkatkan restriksi dengan menunda komitmen perdagangan internasional. Karena negara-negara tersebut tidak mau mempertaruhkan warga negaranya. Terutama yang terkait dengan pangan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.