Pengelolaan Hutan Lestari Penopang Pengendalian Perubahan Iklim

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengelolaan hutan lestari adalah pilar penting untuk membangkitkan sektor kehutanan sekaligus menjadi penopang dalam pencapaian komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.

Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Agus Justianto menjelaskan, pasca terbitnya Undang-undang Cipta Kerja, ada rekonfigurasi dalam pengelolaan kawasan hutan produksi.

“Kini kawasan hutan lestari dikelola dengan pendekatan landscape yang memperhatikan kelola sosial, kelola lingkungan, dan kelola ekonomi untuk kesejahteraan,” tutur Agus saat talkshow dalam Indonesia Green Environment and Forestry Expo yang dipantau dari Jakarta, Sabtu (2/7).

Baca juga : Hajatan Jakarta Kudu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Berdasarkan data KLHK dari 120 juta hektare kawasan hutan yang berupa daratan, seluas 67,5 juta hektare adalah kawasan hutan produksi dengan 32,9 juta hektare diantaranya telah dibebani izin.

Agus menambahkan, KLHK mendorong transformasi perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) mengimplementasikan multi usaha kehutanan. Ini berarti PBPH tidak hanya berbasis pada hasil hutan kayu tapi juga hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, jasa sosial, dan fungsi penyangga kehidupan.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, pentingnya pengelolaan hutan lestari dalam pengendalian perubahan iklim.

Baca juga : Menteri PUPR Dorong Pertumbuhan Ekonomi Wisata Di Pulau Nias

Dia mengungkapkan, sebagai kontribusi dalam pengendalian perubahan iklim, Indonesia telah mencanangkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan upaya sendiri atau 41 persen dengan dukungan Internasional.

Selain itu, Indonesia juga telah berkomitmen untuk mencapai FOLU Net Sink di tahun 2030. Ini adalah kondisi dimana tingkat penyerapan GRK di sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU) sudah seimbang atau lebih tinggi dari emisinya. Penurunan emisi GRK di sektor FOLU akan berkontribusi hingga 60 persen dari total komitmen penurunan emisi GRK secara Nasional.

Dalam Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 ada sejumlah aksi mitigasi yang dilakukan diantaranya adalah rehabilitasi dan pengembangan hutan tanaman.

Baca juga : Kementan Gelar Pelatihan Pencegahan PMK

Dalam kesempatan yg sama, Vice Director APP Sinar Mas Irsyal Yasman mengatakan, sebagai perusahan pulp dan kertas terintegrasi, APP Sinar Mas mengembangkan hutan tanaman sebagai sumber bahan baku produksinya. “Hutan tanaman memiliki produktivitas 20-30 kali dibanding hutan alam. Selama tumbuh dia menyerap karbon,” katanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.