Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
John Riady: Genjot Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Harus Libatkan Semua Pihak
Minggu, 28 Agustus 2022 16:35 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah kembali mengalokasikan anggaran kesehatan dan pendidikan yang cukup besar dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2023. Hal itu memperlihatkan keseriusan pemerintah mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menghadapi disrupsi teknologi dan menyikapi tantangan masa depan.
Direktur Eksekutif Lippo Group John Riady menilai langkah pemerintah itu sudah tepat dan strategis. Dari konfigurasi RAPBN, mencerminkan sensitivitas pemerintah terhadap tantangan masa depan.
John yang juga pionir modal Ventura, sebuah perusahaan rintisan, melihat adanya kebutuhan baru kualitas SDM menghadapi era digital.
“Hal ini disoroti Pak Jokowi dalam pidato Rapat Paripurna DPR bahwa peningkatan SDM tidak bisa ditawar dalam menghadapi disrupsi teknologi serta berkah demografi,” jelasnya.
Meski demikian, John mengatakan, upaya peningkatan kualitas SDM bukan saja mensyaratkan anggaran besar, juga program dan kebijakan tepat sasaran. Pasalnya, untuk anggaran pendidikan saja, Indonesia sejak 2009 merupakan negara yang rutin menyisihkan alokasi terbesar di jajaran negara ASEAN.
Berdasarkan rasio terhadap belanja negara, Indonesia, Singapura dan Malaysia merupakan negara tertinggi yang menyisihkan sekitar 20 persen untuk sektor pendidikan.
Baca juga : HNW Dukung Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan
Sebaliknya, berdasarkan Indeks Sumber Daya Manusia (Human Capital Index/HCI) yang dirilis Bank Dunia, posisi Indonesia jauh di bawah kedua negara.
Pada 2020, Indonesia mendapat skor HCI sebesar 0,54 poin. Skor itu menempatkan Indonesia di bawah Vietnam (0,69 poin), Brunnei (0,63 poin), Thailand (0,61 poin) dan Malaysia (0,61 poin). Sedangkan Singapura memiliki HCI dengan skor 0,88 poin, sekaligus menjadi yang tertinggi di dunia.
Bank Dunia merilis data rutin HCI terhadap 174 negara. Penilaian HCI meliputi perkembangan kualitas dan akses pendidikan. Serta kondisi kesehatan yang meliputi tingkat kematian, stunting serta kemampuan bertahan orang dewasa.
“Dari soal itu, kami melihat masih harus ada yang dikejar, selain memperbesar anggaran,” kata John.
Menurut John, perbaikan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan harus melibatkan sinergi semua pihak. Tanggung jawab itu tidak hanya dipikul Pemerintah Pusat, juga Pemerintah Daerah, institusi terkait, kalangan bisnis, terutama guru dan dokter sebagai ujung tombak kedua sektor.
Artinya, ekosistem pendidikan dan kesehatan harus dibentuk dan disinergikan. Bisa jadi, persoalannya terletak dari hulu ke hilir. Misalnya, untuk pendidikan bermula dari kualitas pendidikan guru, jumlah hingga kesejahteraan.
Baca juga : KAI Remajakan Kereta Ekonomi Untuk Tingkatkan Kenyamanan
“Begitu pula dari sektor kesehatan. Harus diperbanyak juga pendidikan berkualitas terkait tenaga kesehatan, dari perawat hingga dokter,” jelas John.
Terkait persoalan itu, John mengungkapkan Lippo Group yang sejauh ini ikut terlibat memajukan sektor pendidikan dan kesehatan, terus berupaya menghadirkan ekosistem terbaik.
“Dari sektor kesehatan, kami memiliki jaringan Rumah Sakit Siloam dengan mengandalkan dokter berkualitas dan tenaga kesehatan lain, yang juga dididik di UPH (Universitas Pelita Harapan) maupun akademi milik kami. Ini contoh ekosistem tersebut,” tukas John.
Selain itu, bukan tidak mungkin pengembangan seluruh bisnis Lippo Group memiliki pengaruh timbal balik bagi dunia pendidikan yang dinaungi seperti UPH, dengan mengakomodir tren teknologi digital dan properti hijau.
“Artinya, dengan ekosistem inilah peningkatan kualitas pendidikan maupun kesehatan bisa ditingkatkan signifikan,” tukas John.
Seperti diketahui, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, RAPBN 2023 direncanakan Rp 3.041,7 triliun. Dari anggaran tersebut, alokasi pemerintah untuk pendidikan mencapai Rp 608,3 triliun atau 20 persen sebagaimana diamanatkan undang-undang.
Selain itu, untuk anggaran kesehatan, pemerintah mengalokasikan Rp 169,8 triliun atau 5,6 persen dari belanja negara. Sisanya, dialokasikan untuk perlindungan sosial bagi masyarakat miskin Rp 479,1 triliun, serta belanja Pemerintah Pusat maupun transfer dana daerah.
Presiden Jokowi mengharapkan alokasi anggaran yang besar terhadap sektor kesehatan dan pendidikan bisa memupuk kualitas SDM.
“Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif dan berdaya saing global,” ujar Jokowi.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya