Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

BBM Mau Naik

Gapasdap Harap Tarif Penyeberangan Segera Dievaluasi

Rabu, 31 Agustus 2022 20:31 WIB
Foto: Ist.
Foto: Ist.

RM.id  Rakyat Merdeka - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah mengevaluasi tarif angkutan penyeberangan.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan, saat ini untuk tarif angkutan penyeberangan yang berlaku masih berada di bawah perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) yang telah dihitung oleh Pemerintah, yaitu 35,1 persen di bawah HPP.

"Ini yang sedang dimintakan kenaikan supaya pengusaha dapat menutup biaya operasional yang ada," ujarnya dalam keterangan resminya, Rabu (31/8).

Baca juga : Rakernas, Gapasdap Minta Penyesuaian Tarif Penyeberangan

Khoiri mengaku juga khawatir jika nantinya BBM yang pada struktur biaya angkutan penyeberangan merupakan biaya yang terbesar, mengalami kenaikan.

"Berapa tarif yang akan dikenakan kepada masyarakat? Daya beli masyarakat saat ini hanya cukup jika tarif tersebut naik sesuai dengan permintaan kami untuk menutup kekurangan tarif yang terdahulu," katanya.

Khoiri mengatakan, jika memang pemerintah berkeinginan menaikkan harga BBM bersubsidi, maka pihaknya minta agar hal tersebut tidak dikenakan untuk moda transportasi laut/ penyeberangan.

Baca juga : PKS: BBM Naik, Target Pemerintah Berantas Stunting Sulit Tercapai

"Karena segmen pasar dari angkutan laut penumpang/penyeberangan adalah masyarakat kelas bawah yang terbatas daya belinya," jelas Khoiri. 

Selain itu, lanjut Khoiri, fungsi strategis angkutan penyeberangan adalah sebagai infrastruktur di negara maritim. Seharusnya fungsi tersebut dijalankan oleh pemerintah. Tetapi, untuk angkutan penyeberangan, fungsi tersebut dijalankan oleh para pengusaha.

Khoiri menjelaskan, sebagai fungsi infrastruktur dan juga angkutan supermassal, harusnya nilai subsidi BBM lebih besar dibandingkan dengan moda transportasi yang tidak merangkap sebagai infrastruktur.

Baca juga : PGN Gandeng MUJ Tambah Pengembangan Jargas Di Jawa Barat

"Apalagi jargon dari Presiden Jokowi adalah pembangunan sektor maritim. Maka Pak Jokowi wajib membaca berita ini, supaya benar-benar mengetahui kondisi yang sebenarnya," ucapnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.