Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Sinergi Antar Daerah Penting Untuk Jaga Ketersediaan Pangan
Selasa, 6 September 2022 16:08 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah serius menanggani persoalan pangan, usai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Karena sektor pangan menjadi pengaruh utama dalam inflasi.
“Dampak kenaikan BBM yang paling rumit adalah masalah pangan, harga pangan," kata Trubus, Selasa (6/9).
Trubus menegaskan, pemerintah tidak bisa lagi menerapkan kebijakan konvensional dalam menjaga ketersediaan stok pangan. Pemerintah juga diminta memikirkan cara lain.
Menurutnya, pemerintah patut memperkuat sinergi kerja sama antardaerah dalam menghadapi dampak kenaikan BBM pada inflasi harga pangan.
Trubus menekankan, hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin pemerataan stok pangan pada setiap daerah dengan harga stabil. Upaya itu penting dilakukan sebagai solusi jangka pendek untuk menekan inflasi pangan.
"Pemerintah mau tidak mau harus mensinergikan antardaerah. Kan ada daerah-daerah tertentu yang pangannya surplus, tapi ada juga daerah yang minus. Nah, bagaimana pemerintah menstabilkan antardaerah ini. Saya lihat selama ini pemerintah tidak optimal. Itu kurang diperhatikan," jelas Trubus.
Selain itu, pemerintah juga diminta membuat dan melaksanakan kebijakan jangka menengah dan panjang untuk memitigasi persoalan inflasi pangan di masa mendatang, terkait ancaman krisis pangan global dan regional.
Baca juga : BPIP Ajak Demonstran Kedepankan Etika Kepantasan Publik
"Ya bagaimana pemerintah mendorong kebijakan agar anak muda kembali ke desa, bertani," tambahnya.
Dalam hal ini, dukungan pemerintah pada sektor pertanian juga harus diwujudkan dalam paket kebijakan yang memudahkan dan menarik pemuda untuk kembali ke desa. Misalnya kemudahan permodalan dan pupuk yang lebih murah.
Selain itu, pemerintah juga patut melaksanakan Reforma Agraria sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018. "Reforma Agraria bagian dari penyediaan pangan jangka panjang," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah memonitor dan mengevaluasi penerapan kebijakan pangan nasional agar sesuai dengan kondisi terkini.
Hal tersebut dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Salah satu kebijakan tersebut, Pemerintah tengah melakukan penguatan stok beras.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara hybrid memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kebijakan Pangan, pada Jumat (2/9).
Rakortas tersebut digelar untuk memastikan semua bahan pangan tersedia cukup sampai dengan akhir tahun 2022 melalui perluasan tanam maupun pengadaan.
Baca juga : Perbankan Punya Peran Penting Untuk Dongkrak Ekonomi Digital
“Dalam Rakortas diputuskan yang pertama tentang kebijakan pembelian gabah/beras petani dengan fleksibilitas harga. Kedua, Badan Pangan Nasional menugaskan Perum Bulog dalam rangka penguatan stok cadangan beras pemerintah untuk melakukan pembelian gabah/beras dengan menggunakan fleksibilitas harga,” kata Airlangga.
Inflasi Tak Terhindari
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan, inflasi pangan pada kuartal empat tahun ini tidak bisa dihindari. Namun, ada catatan-catatan positif mengikutinya.
“Kuartal empat lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya karena harga beras pasti naik terus. Harga beberapa komoditas sempat turun, tapi karena kenaikan BBM pasti naik lagi,” kata Andreas, Selasa (6/9).
Komponen utama pendorong inflasi pangan adalah beras. Saat ini harga gabah kering panen sedang tinggi-tingginya, jauh di atas HPP. Padahal stok beras di Bulog tidak aman.
Sementara, langkah pemerintah membeli gabah/beras petani dengan fleksibilitas harga, dianggap akan sulit.
“Karena harga beras dan gabah kering panen di tingkat usaha tani naik tajam, makanya pemerintah harus hati hati. Bulog stok tipis dan itu kasih sinyal negatif ke pasar, sehingga spekulan akan banyak bermain,“ sebut Andreas.
Baca juga : Berdikari Gelar Operasi Pasar Stabilkan Harga Pangan
Ekonom Senior Core ini menambahkan, faktor ketersediaan dan komponen transportasi yang terpengaruh kenaikan harga BBM, maka harga cabe, bawang merah dan telur juga akan naik. Sampai nanti menemukan keseimbangannya.
“Kenaikan harga BBM akan mempertahankan harga tinggi dalam waktu panjang. Misalnya telur, saya perkirakan Oktober 2022 mulai turun,” ungkap Andreas.
Menurut catatan BPS, inflasi pangan tahunan per Agustus sudah mencapai 7,7 persen. Diperkirakan angka inflasi pangan per September bisa melonjak sampai 8,5 persen.
Untuk itu, pemerintah terus mendorong sinergi pusat dan daerah untuk mengendalikan harga, lewat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya