Pengalihan Subsidi BBM Untuk Ketahanan Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Penajaman subsidi dengan penyesuaian harga BBM hanyalah bagian dari upaya besar Indonesia menjaga dan memperkuat ketahanan nasional yang memang dinamis seiring dengan perubahan geopolitik internasional.

Demikian ditegaskan Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Jend Pol (Purn) Budi Gunawan agar masyarakat bisa memahami tujuan besar Pemerintah mengurangi subsidi energi dan mengalihkannya untuk menjadi dana perlindungan sosial masyarakat tak mampu. Pemerintah sendiri, lanjut Budi Gunawan, akan memitigasi risiko penyesuaian harga BBM tidak hanya dengan penambahan bantalan sosial Rp 24,17 triliun.

“Perlu kita pahami, kebijakan pengurangan subsidi energi dengan penyesuaian harga BBM ini hanyalah bagian dari penguatan desain APBN yang lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat lemah secara ekonomi,” papar Budi Gunawan yang juga guru besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini, di Jakarta, kemarin.

“Ini adalah respons kita untuk memastikan ketahanan Nasional menghadapi tekanan dari perkembangan geopolitik Dunia,” tambah Budi Gunawan.

Baca juga : Pengalihan Subsidi BBM Diklaim Demi Kemaslahatan Rakyat Banyak

Pertahankan Daya Beli
Pemerintah tidak menampik penyesuaian harga BBM membawa dampak pada inflasi maupun potensi kenaikan jumlah kemiskinan. Karena inilah, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Pemerintah sudah terlebih dahulu menaikkan dana bantalan sosial Rp 24,17 triliun sebelum keputusan penyesuaian harga BBM. Nilai ini pun dalam kalkulasi Pemerintah masih di atas beban yang akan muncul akibat penyesuaian harga BBM.

“Dengan adanya bansos Rp 24,17 triliun, kita harapkan bisa mengurangi beban 40 persen masyarakat terbawah dalam menghadapi tekanan akibat inflasi maupun kenaikan Pertalite dan Solar ini. Oleh karena itu, jumlah kompensasinya dibuat jauh lebih besar dari estimasi beban yang mereka akan hadapi. Yaitu tadi estimasi Rp8,1 triliun, kita memberikan Rp24,17 triliun,” kata Menkeu.

“Kenaikan dari bantuan sosial sebanyak Rp 24,17 triliun yang tadi meng-cover 20,65 juta keluarga atau kelompok penerima, ini diperkirakan mencapai 30 persen keluarga termiskin di Indonesia,” ungkap Sri Mulyani di Istana Negara, Sabtu (3/9).

Secara lebih rinci, kenaikan bansos Rp 24,17 triliun ini diperuntukkan bagi 20,65 juta keluarga tidak mampu yang masing-masing akan mendapatkan BLT (bantuan langsung tunai) untuk empat bulan dengan total Rp 12,4 triliun, pemberian bantuan subsidi upah (BSU) bagi 16 juta pekerja yang berpenghasilan maksimal Rp 3,5 juta perbulan dengan total Rp 9,6 triliun, serta total Rp 2,17 triliun yang berasal dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil (DAU dan DBH) Pemerintah Daerah untuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek online, dan nelayan.

Baca juga : LIMAJAYA Ajak Mahasiswa Kawal Pengalihan Subsidi BBM

“Berdasarkan hitungan dari penerima dan kalau hubungan dengan kemiskinan, dengan adanya bantuan tersebut, maka angka kemiskinan bisa ditekan lagi turun sebesar sekitar 1,07 persen untuk dua bantuan tersebut (BLT dan BSU),” jelas Menkeu.

Bagi kalangan pengusaha, langkah Pemerintah memperkuat bantalan sosial sangat berguna menjaga daya beli masyarakat yang pada kuartal II-2022 mengalami kenaikan impresif. 

“Konsumsi rumah tangga tumbuh sangat impresif, yaitu 5,51 persen pada kuartal II-2022. Untuk itu, kami sepakat bansos harus diberikan sehingga konsumsi masyarakat bisa tetap terjaga,” kata Wakil Ketua Umum Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Shinta Widjaja Kamdani di Jakarta, Jumat (2/9). 

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman mengakui, penyesuaian harga BBM berpengaruh terhadap ongkos logistik. Namun, pengaruhnya hanya sekitar 1-2 persen, mengingat porsi logistik berperan sekitar 4-8 persen. Industri harus merelakan margin keuntungan yang lebih tipis, karena dalam kondisi perekonomian global yang tertekan, menyelamatkan daya beli menjadi lebih penting.

Baca juga : Jokowi Sebut 70 Persen Subsidi BBM Dinikmati Kelompok Ekonomi Mampu

“Dengan dana bansos ini, mudah-mudahan mereka beli balik produk kami. Karena kenaikan BBM ini tidak bisa dihindari,” ujarnya. Dia optimistis daya beli akan terdorong, seiring dengan tren harga komoditas yang mulai turun. “Saat harga komoditas tinggi pada Maret-Mei itu saja kita bisa bertahan. Masa sekarang tidak,” kata Adhi S Lukman.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.