Jokowi: Semua Negara Sekarang Susah, Urusan BBM Juga Begitu…

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi telah mengingatkan berkali-kali, bahwa semua negara kini menghadapi situasi yang tidak mudah. Sementara masih harus berjuang menghadapi pandemi yang belum sepenuhnya pulih, negara-negara juga dihadapkan pada masalah krisis energi, krisis pangan, serta krisis keuangan atau krisis finansial.

"Sama juga di negara kita. Urusan yang berkaitan dengan BBM ini persis sama yang dialami oleh negara-negara lain. Bahkan, di beberapa negara, harga BBM sudah ada yang mencapai Rp 17 ribu. Juga ada yang Rp 30 ribu," papar Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah menteri dan kepala daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9).

Bahkan, lanjut Jokowi, gas di Eropa sekarang ini sudah naiknya bisa lipat enam kali. Malah, ada yang tujuh kali.

"Sehingga, apa yang sudah kita tahan-tahan saat itu, mencegah subsidi BBM kita agar tidak membengkak lagi, ternyata tidak bisa kita lakukan. Karena memang, subsidi BBM yang sebelumnya Rp 152 triliun, sudah melompat tiga kali lebih menjadi Rp 502,4 triliun," jelas Jokowi.

Baca juga : Jokowi Lakukan Pertemuan Bilateral Dengan Marcos di Istana Bogor

"Jumlah yang ada ini pun, setelah kita lihat lebih detail, kuota subsidinya hanya untuk 23 juta kiloliter Pertalite dan 15,1 juta kiloliter solar," imbuhnya.

Setelah dikalkulasi, pasokan itu hanya mencukupi hingga awal Oktober. Kalau sampai akhir tahun, sampai akhir Desember, kebutuhan kita menjadi 29,1 juta kiloliter untuk Pertalite dan 17,4 kiloliter untuk solar.

Itu hanya estimasi kebutuhan. Masih ada potensi tambahan kebutuhan untuk subsidi sebesar Rp 195 triliun.

"Artinya, total kalau kita lakukan, itu bisa sampai Rp 700 triliun. Uangnya dari mana? Nggak mampu APBN kita. Karena itu, kemarin ada penyesuaian harga BBM yang saya kira Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian sudah tahu semuanya," ujar Jokowi.

Baca juga : BBM Naik Makin Dekat

Ringankan Beban Masyarakat

Presiden Jokowi meminta provinsi, kabupaten, dan kota bahu-membahu dengan pemerintah pusat untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan penyesuaian harga BBM.

"Saya melihat, inflasi bisa tambah 1,8 persen. Ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu, saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama-sama dengan pusat bekerja bersama-sama. Seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi Covid-19," beber Jokowi.

"Insya Allah, ini bisa kita lakukan. Sehingga, inflasi di tahun ini bisa dikendalikan di bawah 5," sambungnya.

Baca juga : Jokowi: Kalau Ada Mafia Tanah Yang Main-main, Silakan Gebuk Detik Itu Juga...

Bantuan untuk warga terdampak kenaikan BBM telah diamanatkan oleh Surat Edaran Mendagri dan Peraturan Menteri Keuangan. Sebanyak 2 persen dari Dana Transfer Umum, artinya Dana Alokasi Umum (DAU) kemudian juga Dana Bagi Hasil (DBH), bisa digunakan untuk subsidi rakyat terhadap penyesuaian harga BBM. Misalnya saja, dalam bentuk bansos. ***

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.