Kendaraan Dinas Jadi Mobil Listrik, Pemerintah Siapkan Aturannya

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah sudah menyiapkan regulasi dan strategi untuk mewujudkan rencana penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas bagi para pejabat di pusat dan daerah.

Analis Kerja Sama Direktorat Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Supriyadi mengungkapkan, salah satunya, Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2019.

Terbaru, ada Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan KBLB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) sebagai kendaraan dinas operasional.

“Serta kendaraan perorangan dinas instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," kata Supriyadi Dalam Workshop Nasional yang diselenggarakan The International Council on Clean Transportation (ICCT) bersama Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) bertajuk “Percepatan Penerapan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai di Indonesia”, di Jakarta, Rabu (29/9).

Baca juga : Prabowo Dikerjain Baliho Siluman

Sebelum ada instruksi dari Presiden Jokowi terkait penggunaan kendaraan listrik bagi pejabat, Pemerintah DKI Jakarta sejatinya sudah lebih jauh melangkah menggunakan kendaraan listrik, khususnya pada armada bus Transjakarta.

Bus listrik Transjakarta resmi beroperasi pada Maret 2022 sejumlah 30 unit. Payung hukumnya Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang berketahanan Iklim.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Chaidir menjelaskan, Pergub DKI Jakarta berisi tiga komitmen pembangunan rendah karbon.

Pertama, implementasi 100 bus listrik pada rute Transjakarta sampai akhir 2022. Kedua, mengganti separuh bus Jakarta menjadi armada listrik secara bertahap sampai 2025.

Baca juga : Sandra Dewi: Jadi Ibu Pekerjaan Seumur Hidup

“Ketiga, akan mengganti 100 persen armada Bus Rapid Transit (BRT) dengan bus listrik pada 2030,” ujarnya.

Pada tahun yang sama, ujar dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menandatangani Deklarasi Jalan Bebas Bahan Bakar Fosil C40 pada 2021. Jakarta bergabung dengan 39 kota lainnya dari seluruh dunia untuk mewujudkan mobilitas bersih.

Penetapan jumlah target implementasi bus listrik Transjakarta tidak lepas dari peran lembaga mitra.

KPBB, ICCT, World Research Institute (WRI), dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) memberi bantuan teknis dengan pembiayaan dari Pemerintah Jerman untuk memastikan keberhasilan adopsi bus listrik pada Transjakarta.

Baca juga : Erick Minta PLN-Pertamina Siapkan Infrastrukturnya

Untuk memuluskan target Pemprov DKI, pengelola Transjakarta menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sektor swasta. Harapannya, target elektrifikasi lebih dari 10 ribu unit bus Transjakarta pada 2030 bisa tercapai.

"Ini salah satu mimpi bagi pemerintah Jakarta yang berusaha kami wujudkan," kata Kepala Departemen Perencanaan dan Standarisasi PT Transjakarta, Chandra Rakhmat.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.