Dark/Light Mode

Soal Subsidi Listrik

Sri Mulyani Tak Mau Nyetrum Rakyat

Kamis, 15 September 2022 06:40 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Istimewa).
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Istimewa).

RM.id  Rakyat Merdeka - Usulan yang dilemparkan Badan Anggaran (Banggar) DPR agar daya listrik 450 VA dihapus, bikin heboh dunia maya. Warganet yang masih terpukul dengan kenaikan harga BBM, khawatir usulan Banggar DPR itu, bakal tambah menyengsarakan rakyat. Untungnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan kabar menenangkan bahwa pemerintah tak akan mencabut subsidi listrik bagi rakyat miskin. Sri Mul tak mau “nyetrum” rakyat.

Usulan menghapus daya listrik 450 VA untuk orang miskin pertama kali disampaikan Ketua Banggar Said Abdullah dalam rapat panja pembahasan RAPBN 2023 di Gedung DPR, Senin (12/9). Usulan ini untuk menyiasati kondisi PLN yang terus mengalami oversupply listrik.

Kondisi surplus listrik ini diperkirakan mencapai 41 gigawatt (GW) pada tahun 2030. Untuk setiap 1 GW, PLN harus menanggung beban sekitar Rp 3 triliun per tahun lantaran dalam kontrak jual-beli listrik dengan produsen listrik swasta terdapat skema take or pay. Artinya, dipakai atau tidak listrik yang diproduksi produsen, PLN tetap harus membayar sesuai kontrak.

Baca juga : Gobel: Politik Berwawasan Budaya Dongkrak Ekonomi Rakyat

Solusi yang ditawarkan Banggar DPR, yakni menaikkan daya listrik 450 VA. Dengan begitu, akan ada peningkatkan serapan listrik PLN. Sebagai gantinya, kelompok rumah tangga miskin akan dialihkan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA.

“Bagi orang miskin, rentan miskin, yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 VA, kita tingkatkan saja minimal 900 VA. Setidaknya demand-nya naik, oversupply-nya berkurang. Terhadap yang 900 VA juga naikkan saja ke 1.200 VA,” kata Said dalam rapat. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyepakati usulan itu.

Usulan Banggar ini langsung memicu protes dari berbagai kalangan. Belakangan, Said meluruskan omongannya. Kata dia, usulannya itu tidak bisa dieksekusi dalam waktu dekat, karena membutuhkan data penerima subsidi.

Baca juga : Soal Duit, McGregor Mau Nyalip Ronaldo

“Terhadap keluarga miskin yang masih memakai 450 VA kita terus upayakan bermigrasi ke 900 VA secara pelan-pelan pula sejalan dengan peningkatan kebutuhan elektrifikasi mereka,” kata Said.

Meski begitu, protes belum juga mereda dan membuat Sri Mulyani turun gunung. Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memastikan pemerintah masih akan memberikan subsidi listrik untuk rakyat miskin, terutama utuk pelanggan 450 VA. Dia memastikan tidak ada perubahan, sesuai dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2023.

“RUU APBN 2023 masih menggunakan struktur pengguna listrik yang masih sama,” kata Sri Mulyani, usai rapat dengan Banggar, di Jakarta, kemarin.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.