Dark/Light Mode

Pemerintah Perlu Kaji Asumsi Nilai Tukar Dalam APBN 2023

Selasa, 18 Oktober 2022 06:11 WIB
Foto: Ilustrasi/Istimewa
Foto: Ilustrasi/Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, mengamati dinamika ekonomi, pemerintah perlu mengkaji ulang asumsi nilai tukar dalam APBN 2023, yang semula berada di Rp 14.800.

“Asumsi nilai tukar dalam APBN 2023 perlu dilakukan revisi karena terjadi perubahan dinamika ekonomi. Moderasi harga komoditas berpengaruh terhadap pertahanan stabilitas rupiah,“ kata Bhima, Senin (17/10).

Menurut dia, pada semester I-2022, nilai tukar rupiah masih bisa terjaga dengan bantuan bonanza komoditas. Begitu terjadi pembalikan arah, maka tekanan kurs bisa terjadi.

“Berikutnya, penyesuaian kurs rupiah mendesak dilakukan karena postur belanja akan alami peningkatan, terutama belanja subsidi energi,” ungkap Bhima. 

Seperti diketahui, pemerintah dan Badan Anggaran atau Banggar DPR juga menyepakati anggaran subsidi energi pada 2023 sebesar Rp 211,9 triliun. Asumsi dasar Makro 2023 menyebutkan, target pertumbuhan ekonomi di 5,3 persen, inflasi year on year (yoy) 3,6 persen, nilai tukar Rp 14.800 per dolar AS.

“Dikhawatirkan, realisasi subsidi energi yang lebih tinggi dari rencana membuat tekanan pada penyesuaian harga BBM kembali terjadi tahun depan,” sebut Bhima. 

Baca juga : Pemeriksaan Tersangka Di Lapangan Tak Dikenal Dalam Budaya Papua

Harga BBM telah mengalami penyesuaian bulan September lalu. Kenaikan Harga BBM menyumbang inflasi dan bisa menekan pemulihan ekonomi. 

Di tengah penguatan dolar terhadap rupiah, Bhima mengatakan, pemerintah bisa melakukan ‘extra effort’, yaitu mendorong devisa hasil ekspor lebih banyak di konversi ke kurs rupiah. Terutama devisa pertambangan dan hasil perkebunan. 

“Dalam situasi strong, dolar terjadi secara kontinyu, maka BI perlu mempersiapkan capital control atau syarat bagi eksportir untuk menyimpan hasil ekspor dalam perbankan domestik selama 6-9 bulan,” sebut Bhima.

Selanjutnya, meningkatkan porsi local currency settlement, dengan penambahan kerja sama negara tujuan ekspor utama menggunakan kurs lokal.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia masih lebih tahan banting dari krisis ekonomi yang kini terjadi di tingkat global dibanding banyak negara lain.

Menurut Airlangga, beberapa lembaga pemeringkat seperti S&P dan lain-lain melihat ekonomi Indonesia relatif stabil di tengah banyak negara ratingnya turun. 

Baca juga : Pemerintah Perkuat Kebijakan Satu Data

“Ini sekali lagi menunjukkan fundamental ekonomi kuat dan dari keuangan, utang, fiskal dan moneter cukup prudent," kata Airlangga.

Jangan Terlena

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok sky Khadafi meminta semua pihak tidak terlena dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang masih mampu bertahan, bahkan mendapat pujian dari International Monetary Fund (IMF).

Menurutnya, tantangan ke depan akan semakin berat. Hal itu ditunjukkan salah satunya dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang semakin memperberat beban APBN. 

“Badai ekonomi makin mendekat, ketika lemahnya rupiah akan membebani APBN kita," terangnya.

Menurut Uchok, Indonesia masih menggunakan dolar AS untuk membayar utang luar negeri dan keperluan lain. Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS, akan semakin bertambah besaran rupiah yang dikeluarkan.

Baca juga : Biru Jangan Jadi Duri Dalam Daging

"Ketika mau bayar utang dan bunga utang dalam bentuk dolar AS, akan naik tinggi dalam rupiah. Belanja impor bahan baku atau yang lain, akan tinggi dan mahal. Daya beli rakyat makin lemah, dan lama kelamaan, rupiah tidak laku lagi sebagai transaksi jual beli dalam negeri sendiri," jelasnya.

Oleh sebab itu, Uchok menyarankan perencanaan APBN 2023 harus lebih memberi ruang pada sektor pertanian, perkebunan, dan pangan. 

Menurutnya, sektor lain patut untuk ditunda dahulu. Alokasi belanja negara untuk alutsista di TNI dan Polri juga patut dialihkan untuk kemandirian pangan dan energi.

"Perencanaan APBN ke depan, harus banyak pertanian dan perkebunan untuk menanam pangan,” ujarnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.