Dark/Light Mode

Soal Koalisi Pemerintahan

Biru Jangan Jadi Duri Dalam Daging

Rabu, 12 Oktober 2022 07:51 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) berangkulan dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh, usai deklarasi capres NasDem, Senin (3/10). (Foto: Patra/RM)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) berangkulan dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh, usai deklarasi capres NasDem, Senin (3/10). (Foto: Patra/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal "biru" sudah keluar dari pemerintahan setelah NasDem mencapreskan Anies Baswedan, ditanggapi berlawanan oleh anggota koalisi pemerintahan. PKB dan PPP yakin, NasDem masih tetap berada di pemerintahan. NasDem sendiri sudah menyatakan tetap setia ke Presiden Jokowi. Namun, supaya pemerintahan yang tersisa 2 tahun ini berjalan efektif, si biru jangan sampai jadi duri dalam daging.

Sejak NasDem menggelar deklarasi mengusung Anies sebagai capres 2024, tensi politik memanas. PDIP sebagai pengusung utama pemerintah geram dengan sikap NasDem itu. Alasannya, capres yang diusung NasDem dianggap sebagai representasi dari kaum oposisi alias kubu yang tidak sejalan dengan Jokowi.

Bahkan, Hasto tak ragu-ragu menyebut si biru sudah lepas dari pemerintahan. Meski tak menyebut secara jelas NasDem dalam kata-katanya itu, tapi semua orang tahu, ucapan Hasto mengarah ke NasDem yang selama ini identik dengan warna biru.

Pernyataan Hasto itu disampaikan saat PDIP menggelar perayaan HUT ke-77 TNI, di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/10) lalu. Di acara tersebut, Hasto memamerkan lukisan besar tentang peristiwa 10 November 1945.

Di dalam lukisan itu, tampak sejumlah tokoh, mulai dari Presiden Soekarno, Jenderal Sudirman, Jenderal Urip Suharjo, sampai Bung Tomo. Latar belakang lukisan itu adalah peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Warna birunya dirobek. Sehingga tinggal merah putih. "Yang dilepas itu benderanya warna biru. Biru itu dulu Belanda,” ucap Hasto.

Setelah itu, dia mengaitkan warna biru dengan konteks politik saat ini. Pernyataannya langsung menukik ke NasDem, yang baru saja mendeklarasikan Anies sebagai capres.

Baca juga : Aktivis Uncen: Pemeriksaan Enembe Di Lapangan Salahi Hukum

“Sekarang ada warna biru lain, mencalonkan Anies. Dan, ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," tegasnya.

Keesokannya, Hasto nyerang lagi. Tidak kalah pedas dibandingkan sebelumnya. Kali ini dia menyinggung ihwal keputusan NasDem yang mencapreskan figur oposisi. Hasto bilang, Anies sering tidak sejalan dengan Jokowi.

Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta itu selalu mengambil sikap berbeda dengan Jokowi. Salah satu contohnya, soal pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kata dia, Anies tetap ingin mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota.

Tak terima diserang, NasDem menyerang balik. Ketua DPP NasDem, Willy Aditya menyindir Hasto yang hanya keras ke partainya, tapi lembek ke Gerindra. Padahal kalau yang dipermasalahkan soal deklarasi capres, Gerindra sudah lebih dulu deklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres.

"Koalisi itu didasarkan pada apa sih? Pada pencapresan seseorang? Gerindra kenapa tidak disebut lepas juga jika begitu," sindir Willy.

Anggota Komisi XI DPR itu malahan menantang PDIP untuk berani mendeklarasikan capres. Sebagai pemenang pemilu dan punya boarding pas, kata dia, harusnya tidak susah bagi banteng menentukan siapa capres yang akan diusung.

Baca juga : Moeldoko Center Bali Kembangan Industri Budaya Dan Olahraga

Menanggapi perang PDIP dengan NasDem ini, anggota koalisi pemerintah kasih komentar menenangkan. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menegaskan belum ada partai yang lepas dari pemerintahan. "Para menteri kabinet masih solid bekerja. Tidak ada menteri yang di-reshuffle atau menarik diri dari pemerintahan," urai Jazil, kemarin.

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengakui, tensi politik kini memanas. Menurutnya, saling serang itu menunjukkan hubungan PDIP dan NasDem sedang tidak baik.

Wakil Ketua MPR itu lantas menyarankan sebaiknya sikap NasDem tak perlu merusak hubungan parpol-parpol di koalisi pemerintahan. "Tidak perlu kemudian merusak hubungan antarparpol koalisi pemerintahan," papar Arsul, kemarin.

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate memastikan, koalisi partai pendukung Jokowi masih solid. Meskipun partainya mendukung Anies.

Plate membandingkan juga dengan Partai Gerindra yang sudah mendeklarasikan Capresnya yakni Prabowo Subianto. Namun, ia menegaskan, belum ada satupun capres definitif. Yang ada hanya capres partai politik. Karena semua capres yang telah dideklarasikan itu belum memenuhi syarat, seperti presidential threshold (PT) yang dipatok Undang-Undang. Untuk itu proses demokratisasi dan independensi partai politik harus diberi ruang.

"Di sinilah pentingnya pengambilan keputusan dengan menghormati kewenangan, hak-hak, dan independensi partai politik," kata Plate, di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.

Baca juga : Tokoh Wali Papua: Permintaan Pemeriksaan Enembe Di Lapangan Tak Manusiawi

Bagaimana pakar melihat fenomena yang terjadi internal koalisi pemerintah? Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan menganggap wajar bila PDIP sebagai lokomotif koalisi marah terhadap NasDem. Mengingat, NasDem melakukan manuver politik yang dianggap berseberangan dengan koalisi. Mulai dari pencapresan Anies hingga berwacana menjalin koalisi dengan 2 partai oposisi.

Namun, dia yakin, Jokowi sebagai leader akan bersikap bijak. "Tidak sampai pada koalisi Pemerintah goncang, tapi untuk berkoalisi di 2024 (antara PDIP dan NasDem) hampir pasti tidak ada titik temu," kata Kacung.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Dedi Kurnia Syah meminta partai di koalisi pemerintah kalem. Tidak buru-buru saling serang satu sama lain. Apalagi cuma mengenai pencapresan. "Seharusnya tetap kokoh, jangan goyah karena keputusan politik NasDem, karena ini tidak terhubung langsung dengan posisinya di Pemerintah," ulas Dedi.

Apakah keputusan NasDem mencapreskan Anies bakal memengaruhi posisinya di kabinet? Dedi berharap agar partai koalisi Istana menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle ke Jokowi. "Sebagai kader PDIP, Jokowi tentu akan menimbang ulang keberadaan NasDem. Orientasinya agar PDIP ke depan mendapat lawan sepadan, sekurangnya bukan lawan yang sulit dikalahkan," tukasnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.