Dark/Light Mode

Sertifikasi Profesi Sangat Penting Bagi Pencari Kerja Di Masa Depan

Selasa, 1 November 2022 15:28 WIB
Webinar BRIEFER bertajuk Indonesia’s Future of Work and Education yang diselenggarakan pada 31 Oktober 2022 dan dihadiri perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Ketenagakerjaan dan mitra universitas LSPR Communication and Business Institute/Ist
Webinar BRIEFER bertajuk Indonesia’s Future of Work and Education yang diselenggarakan pada 31 Oktober 2022 dan dihadiri perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Ketenagakerjaan dan mitra universitas LSPR Communication and Business Institute/Ist

RM.id  Rakyat Merdeka - Sertifikasi profesi dan pendidikan berbasis kompetensi sangat penting dan menjadi peluang bagi para pencari kerja masa kini dan masa depan.

Hal itu terungkap dalam webinar yang diadakan oleh BRIEFER bertajuk “Indonesia’s Future of Work & Education”, Senin (31/10).

Webinar dilaksanakan sebagai ruang diskusi antarpemangku kepentingan di dunia pendidikan (supply) dengan dunia kerja (demand), juga sebagai upaya memperkecil kesenjangan kemampuan dan link and match.

Chief Executive Officer BRIEFER Aditya Sani mengatakan, pelaku dunia pendidikan saat ini terus berupaya menjawab tantangan zaman dengan berbagai metode baru. Termasuk dengan pilihan penjurusan dalam proses belajar, agar lulusannya dapat langsung terserap dunia kerja.

BRIEFER melihat sertifikasi profesi sebagai hal yang sangat penting bagi dunia kerja masa kini dan masa depan. Karena sertifikasi menjadi standar jaminan kompetensi seseorang.

Baca juga : Timor Leste Jajaki Peluang Kerja Sama Dengan TelkomGroup

“Rekomendasi kami, agar pelaku dunia pendidikan tinggi, terutama kampus-kampus negeri bisa memaketkan lulusannya, bukan hanya dengan gelar sarjana, tetapi juga sertifikasi profesi,” ujar Aditya.

Beberapa waktu lalu, Chair of G20 Indonesia Employment Working Group, Anwar Sanusi, dalam B20-G20 Dialogue : Future of Work and Education Task Force mengungkapkan, tantangan terbesar pemerintah saat ini yakni memperbaiki kesenjangan antara kemampuan dan sistem pendidikan.

Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong kewirausahaan supaya generasi mendatang dapat menciptakan lapangan kerja. Sehingga dapat memperkuat roda perekonomian.

Muchtar Azis, Plt Direktur Bina Standardisasi Kompetensi Dan Program Pelatihan Binalavotas Kementerian Ketenagakerjaan memaparkan, revitalisasi pasar kerja dan pasar tenaga kerja dapat dilakukan melalui beberapa strategi.

Di antaranya, penyediaan sistem informasi, pengelolaan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan kerja pelatihan maupun kursus keterampilan hingga terwujudnya penjaminan mutu melalui sertifikasi.

Baca juga : Gus Halim: Pemuda Dan Santri Kunci Pencapaian SDGs Desa

Menurutnya, sertifikasi diperlukan untuk memberikan validasi terkait kemampuan di suatu bidang, serta sebagai tolok ukur tingkat penyerapan tenaga kerja dalam sebuah industri.

Selain itu, di masa depan, sertifikasi sangat memungkinkan menjadi bukti bahwa kompetensi seorang pekerja telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh kebijakan pemerintah terhadap ragam profesi,” jelas Muchtar.

Senada dengan Muchtar, Rani Chandra Octaviani, Manajer Mutu dan Standarisasi LSP-LSPR mengatakan calon-calon pekerja masa kini sudah menyadari bahwa sertifikasi kompetensi sangat penting sebelum mereka memasuki industri.

 “Oleh karenanya, permintaan pengambilan sertifikasi pun sangat banyak. Selain bermanfaat bagi pemula, sertifikasi kompetensi merupakan bentuk pengakuan bagi profesional untuk menyetarakan diri antara pendidikan dan pengalaman kerja, sehingga memiliki nilai unggul dalam pasar kerja,” tutur Rani.

Di industri komunikasi, seperti diketahui, Indonesia kekurangan 9 juta tenaga kerja di bidang informasi dan komunikasi teknologi (ICT) karena tingginya skill gap.

Baca juga : BNPP Gelar Bimtek Penataan Ruang Kawasan Perbatasan

Kekurangan ini dikarenakan arus digitalisasi yang tak terhindarkan. Bila tidak diatasi, Indonesia akan menjadi pasar konsumen besar sebatas menggunakan jasa atau mengimpor barang dari luar negeri.

Pihaknya berharap, para pemangku kepentingan baik swasta maupun pemerintah di dunia usaha industri dan dunia pendidikan, dapat terus berdialog untuk mempertemukan gagasan-gagasan.

“Dengan demikian, terbangun lebih banyak peluang kolaborasi dan kebijakan, yang dapat mempersiapkan generasi muda produktif dengan kebutuhan zaman yang semakin cepat dan terdigitalisasi,” tutup Aditya.■

 

 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.