Target Cadangan Beras Pemerintah 1 Juta Ton, Bulog Kudu Berbenah Lagi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah. Dalam Perpres tersebut, Badan Urusan Logistik (Bulog) diberi tugas dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahap pertama yang meliputi jenis pangan, yaitu beras, kedelai dan jagung.

"Dengan Perpres, harusnya bisa menyerap besar," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (1/11).

Menanggapi hal itu, Bulog menegaskan, masih perlu menunggu peraturan turunan untuk menjadi dasar operasional Bulog. 

Ekonom CORE Dwi Andreas Santosa mengatakan, momen ini bisa membuat Bulog berbenah diri menjadi lebih profesional lagi.

“Satu perusahaan beras swasta nasional di Indonesia, itu kapasitasnya hanya seperdelapan dari Bulog. Seperdelapan aja bisa survive dan semakin besar. Bulog kapasitas 8 kali lipat, tidak mampu. Jadi ada permasalahan profesionalisme,“ kata Andreas, Selasa (1/11). 

Dia menjelaskan, biasanya Bulog sudah bisa menakar masuk dan keluarnya beras dengan sistem bantuan, seperti Rastra dan Raskin.

Baca juga : Iwan Bule Sumringah Pemerintah Nggak Ikut Campur KLB PSSI

Namun sekarang, dengan sifat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bulog merasa kurang ada kepastian. 

“Dengan sistem Raskin dan Rastra, ada kebocoran. Itu kenapa diganti ke BPNT. Dan keputusan pemerintah mengganti ke BPNT sangat menguntungkan bagi penerima manfaat.” kata Andreas yang juga Guru Besar IPB ini. 

Meski begitu, Bulog masih menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial misalnya, untuk penyaluran bantuan sosial. Andreas juga melihat, Bulog masih diberikan sejumlah fasilitas untuk menopang kerjanya. 

“Apalagi Bulog dibanding swasta, ada keuntungan, ada gudang, bunga rendah, dari sisi itu saja dia harus lebih untung dibandingkan swasta. Hanya Bulog harus diberi fleksibilitas untuk menjual di pasar,” jelas Andreas.

Sebelumnya, disebutkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog mengalami penurunan. Per Oktober 2022, stok beras Bulog hanya 673.613 ton atau 11,2 persen. 

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Sugiyono Madelan Ibrahim mengungkapkan, Perpres Nomor 125 Tahun 2022 bukan hanya soal beras, melainkan juga komoditas pangan pokok lain. Perpres tersebut juga akan mengembalikan fungsi Bulog seperti dulu.

Baca juga : PKS Sama Saja Bunuh Diri

Sebenarnya, Perpres tersebut bukan hanya untuk menyediakan cadangan beras, melainkan pada banyak komoditas bahan pokok lain. 

“Kondisi ini memberdayakan kembali fungsi Bulog seperti Orde Baru, maupun untuk melaksanakan Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Pangan," jelasnya.

Meski demikian, Sugiyono menekankan agar upaya pencegahan krisis pangan itu tidak dikotori dengan praktik yang menguntungkan segelintir pihak.

Menurutnya, kondisi mencegah krisis pangan ini hendaknya terjaga dari kegiatan rente ekonomi dari keterlibatan swasta besar memperoleh captive market dan katabelece (memo) di belakang Bulog/Badan Pangan, yang memanfaatkan keberadaan isu krisis  pangan untuk mencari keuntungan.

Menurutnya, kinerja Bulog/BUMN Pangan menyerap gabah dan beras relatif terbatas, sekitar 6 hingga 8 persen dari total produksi.

Gabah dan beras yang diserap Bulog seringkali di bawah harga pasar. Masyarakat akan menjual ke Bulog ketika harga jual di pasar lebih rendah dibandingkan Bulog pada kualitas yang sama. 

Baca juga : Pemerintah Tingkatkan Kualitas SDM dan Kembangkan Pendidikan Vokasi

Sugiyono juga mengungkapkan CBP 1 juta ton pada akhir 2022 juga tidak mudah dilakukan, mengingat kemampuan dan rekam jejak kinerja Bulog.

"Walaupun untuk tambahan 1 juta ton simpanan sebagai cadangan beras pemerintah itu sekarang tidaklah mudah. Terlebih untuk menyerap beras yang berasal dari 60 persen yang ada di masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, 1 juta ton pada akhir 2022 mungkin tercapai ketika pemerintah mau membeli beras di atas harga pasar. Sayangnya itu akan memicu kenaikan inflasi.

"Terkecuali untuk pengadaan cadangan beras, pemerintah di akhir tahun ini dengan cara membeli pada harga di atas pasar. Namun, jika cara ini yang dilakukan, akan menaikkan laju inflasi," pungkasnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.