Pemerintah Tingkatkan Kualitas SDM dan Kembangkan Pendidikan Vokasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagai modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut diambil untuk memanfaatkan momentum bonus demografi yang saat ini terjadi di Indonesia yang memiliki 70 persen penduduk berusia produktif dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai 144 juta orang.

Mewakili Presiden Jokowi dalam “Festival Pelatihan Vokasi Nasional dan Job Fair Nasional 2022” yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), di Jakarta Convention Center, Minggu (30/10), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga semester terakhir berada di atas 5 persen, dengan pada kuartal II-2022 mencapai 5,44 persen (yoy).

Terkait kinerja impresif pertumbuhan ekonomi tersebut, Airlangga menyampaikan, menurut Managing Director IMF Kristalina Georgieva, Indonesia telah menjadi titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan prediksi IMF diperkirakan akan berada di kisaran 5,3 persen pada 2022 secara year on year dan pada 2023 diperkirakan tetap berada dalam kisaran 5 persen.

Baca juga : Jaringan Utilitas Semrawut Rusak Keindahan Kota Saja

Melihat pertumbuhan secara regional, Airlangga berharap regional Indo-Pasifik di 2023 dapat menjadi penggerak perekonomian dunia. “Bila disiapkan dengan baik, angkatan kerja yang dimiliki Indonesia merupakan potensi besar untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional sehingga angkatan kerja tersebut diharapkan bisa sejahtera sebelum tua,” ucapnya.

Terkait regulasi pendidikan vokasi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Pemerintah juga menyediakan insentif Super Tax Deduction yang merupakan potongan pajak bagi perusahaan yang melakukan Kegiatan vokasi seperti pemagangan, prakerin atau PKL, guru industri, dan lainnya dengan total potongan pajak paling tinggi sebesar 200 persen dari total biaya yang dikeluarkan Dunia Usaha dan Dunia industri (DUDI) untuk kegiatan vokasi.

Airlangga menyampaikan, pendidikan maupun pelatihan vokasi perlu saling melengkapi dengan industri. Oleh karena itu, diharapkan pelatihan vokasi terhubung dalam sistem informasi pasar tenaga kerja. Airlangga juga menerangkan bahwa pelatihan vokasi merupakan re-skilling dan up-skilling yang diperlukan tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa mendatang. Apalagi di dalam dunia kerja yang terus berubah perlu dilakukan life long learning.

Baca juga : Keberadaan Perpustakaan Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

“Untuk menghadapi berbagai tantangan, Kemnaker sebagai koordinator pelatihan vokasi perlu terus bersama-sama dengan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan DUDI. Saya berharap agar pelatihan vokasi mempunyai peran penting dalam pembangunan SDM di masa mendatang,” kata Airlangga.

Airlangga menyambut baik langkah-langkah Kemnaker untuk terus mendorong peningkatan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi. Dia juga mengapresiasi insan pelatihan vokasi, DUDI, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang berperan mengembangkan pelatihan vokasi Indonesia. 

Acara tersebut diikuti 100.000 orang secara hybrid. Job Fair yang juga digelar dalam kesempatan tersebut membuka 21.000 lowongan pekerjaan dengan 940 jabatan dari 172 perusahaan yang berasal dari dalam dan luar negeri. Dalam Job Fair tersebut juga tersedia lowongan kerja bagi disabilitas.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.