Pasca G20, Indonesia Diharapkan Perkuat Kerja Sama Antar Negara

RM.id  Rakyat Merdeka - Upaya Indonesia menjadi tuan rumah dalam Presidensi G20 bisa berujung tanpa ada kesepakatan bersama. Dengan begitu, bisa dipastikan konflik geopolitik akan terus berlangsung, kian memperdalam persoalan ekonomi dunia. 

“Tanpa adanya Komunike dalam leaders summit G20, yang harus dilakukan Indonesia yakni waspada. Karena perang mungkin akan terus berlanjut. Dengan Putin tidak hadir, itu meniadakan kerja sama multilateral untuk menyelesaikan masalah perang dan krisis global,” tegas Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira, Senin (14/11). 

Dengan begitu, harga komoditas dunia masih akan tinggi, yaitu energi dan pangan. Jika kerja sama multilateral tidak bisa menemukan kata sepakat, maka pemerintah diminta memperkuat kerja sama bilateral antarnegara. 

“Misalnya, Indonesia punya kepentingan gandum dengan India dan Ukraina, ya berhadapan langsung dengan pemimpin negara itu, atau dengan yang berkepentingan,“ jelas Bhima.

Bhima mengatakan, komitmen investasi yang sempat tercetus dalam pertemuan G20, harus dikejar realisasinya. Sehingga menjadi penahan atas tekanan eksternal.  

Baca juga : Mendag: Pameran Pride of Indonesia Jadi Bukti Kemajuan Produk Anak Bangsa

Kemudian, tiga pokok besar yang diusung dalam presidensi G20, dua di antaranya memiliki peluang besar diperdalam. Yaitu, digitalisasi dan transisi energi. 

“Indonesia harus menyiapkan kerangka teknis untuk mempercepat inklusivitas digital dan transisi energi. Kelihatan, ke depan transisi energi salah satu motor pertumbuhan ekonomi ini yang harus bisa dimanfaatkan,“ tandas Bhima.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, kemitraan sektor publik dan swasta (public-private partnership/PPP) yang didukung dengan pemanfaatan berbagai inovasi, akan menjadi fondasi dalam memperkuat arsitektur ekonomi pasca pandemi. 

Upaya tersebut juga diharapkan mampu menyediakan solusi bagi berbagai isu strategis mulai dari ketahanan pangan hingga transisi energi yang terjangkau dan adil.

“Pemerintah harus menunjukkan kepemimpinan dalam menanggapi tantangan di masa depan melalui kemitraan publik-swasta yang lebih kuat untuk menjadi aksi konkret dari kebijakan,” ujar Ketum Golkar itu dalam acara Business20 (B20) Summit yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Senin (14/11).

Baca juga : KTT G20, RI Dan Turki Perkuat Kerja Sama Lingkungan dan Kehutanan

Skema PPP

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam mengungkapkan, skema PPP layak menjadi fokus. Sayangnya, realisasi skema tersebut tidak mudah.

"Secara konsep itu baik sekali. Ini sering jadi topik bahasan di forum-forum internasional, tetapi realisasi dari PPP itu tidak mudah," terangnya.

Menurut Piter, hambatan utama adalah pada upaya pengabungan dua entitas yang berbeda, yakni pemerintah dan swasta.

“Kenapa? Karena tidak mudah juga menggabungkan dua entitas yang secara karakter berbeda," ujarnya.

Baca juga : BI Gaet 4 Bank Sentral ASEAN Perkuat Kerja Sama Pembayaran Kawasan

Piter menjelaskan, konsep perusahaan yang di bawah pemerintah (BUMN) tidak boleh merugi dalam operasinya. Ketika merugi, terdapat kemungkinan masuk dalam kategori merugikan negara.

Meski demikian, skema PPP bukan tidak mungkin diwujudkan. Menurut Piter, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyusun dan memperjelas aturan main terkait skema tersebut.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.