Dewan Pers

Dark/Light Mode

Kinerja Industri Keuangan Diramal Tetap Kinclong

Kamis, 24 November 2022 22:15 WIB
Direktur Surat Utang Negara, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Ridwan. (Foto: Ist)
Direktur Surat Utang Negara, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Ridwan. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Industri jasa keuangan diimbau untuk terus mewaspadai ketidakpastian ekonomi ke depan. Bahkan dikhawatirkan sektor keuangan akan menghadapi berbagai dampak ekonomi mulai dari peningkatan beban biaya, risiko likuiditas, hingga pendapatan yang menurun maupun peningkatan kredit bermasalah.

Dari catatan Bank Dunia, resesi ekonomi masih akan mengancam perekonomian global, yang diakibatkan oleh kondisi geopolitik (perang), krisis pangan dan energi, lonjakan inflasi, hingga kenaikan suku bunga. Bank Dunia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju akan berada di level minus pada 2023.

Direktur Surat Utang Negara, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Ridwan mengatakan, inflasi merupakan suatu hal yang sangat perlu diwaspadai karena adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi, dimana adanya peningkatan dari sisi permintaan tetapi suplainya terbatas.

Berita Terkait : ChildFund Beberkan Solusi Inovatif Pembangunan Rendah Karbon

“Energi juga salah satu hal yang perlu kita garis bawahi ternyata krisis energi saat ini bukan karena hanya pemulihan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan perkiraan tapi juga kekosongan investasi di sektor energi terutama di fossil fuel selama beberapa tahun terakhir," ujar Deni dalam diskusi The Finance Top 20 Financial Institution Awards 2022 bertajuk 'Prospek dan Tantangan Industri Keuangan di Tengah Ancaman Resesi dan Serangan Siber' di Jakarta, Kamis (24/11).

Selain itu, pemulihan ekonomi mendorong scaring effect yang menyebabkan inflasi. Ditandai dengan beberapa negara G20 sudah mulai menaikan suku bunganya termasuk Indonesia yang saat ini di level 5,25 persen. 

“Inflasi Indonesia masih terjaga di 5,7 persen karena adanya peran dari APBN sebagai shock absorber. Jadi negara lain kenapa inflasinya cukup tinggi karena peran budget-nya sudah terbatas,” kata Deni.

Berita Terkait : Hasil Survei SNLIK OJK, Indeks Literasi Keuangan Masyarakat RI Naik

Meski demikian, perekonomian Indonesia diproyeksikan masih baik dan akan tumbuh sekitar 5 persen. Di tengah outlook ekonomi global yang melemah seiring dengan berbagai peningkatan risiko. 

Pemerintah sendiri sejauh ini telah mempersiapkan rencana jangka panjang dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Salah satunya dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, sebagai katalis pertumbuhan dalam implementasi agenda reformasi struktural. Tren utama yang muncul setelah pandemi adalah pola hidup new normal, peta perdagangan, investasi baru, kesadaran energi hijau, serta ketahanan energi dan pangan.

“Ini sesuatu yang menjadi konsen bersama, sehingga kita berusaha untuk memanfaatkan peluang ini untuk bisa melakukan reformasi struktural sebagai akselerasi pertumbuhan ekonomi,” ujar Deni Ridwan.

Berita Terkait : OJK Gandeng KPK Berangus Suap Di Industri Jasa Keuangan

Apresiasi Industri Jasa Keuangan

Selain kondisi geopolitik, ancaman lain yang juga mesti diantisipasi dengan baik oleh industri keuangan adalah serangan siber (cyber crime). Persoalan yang kembali muncul belakangan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan cermat oleh para pelaku usaha di sektor keuangan, seiring pengembangan digital di sektor keuangan. Menurut catatan OJK pengembangan digital dibarengi dengan peningkatan probabilitas serangan siber.
 Selanjutnya