LIRA: Bersihkan Kemenkeu Dari Benalu Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, ditemukan ada Rp 300 triliun transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Khususnya di Pajak dan Bea Cukai. Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) meminta transaksi haram itu diusut.

“Angka ini sangat fantastis. Angka yang seharusnya bisa bikin negara ini tak perlu nambah hutang ke mana-mana,” ujar Presiden DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Andi Syafrani dalam keterangannya, Rabu (8/3).

Menurut dia, kekuasaan yang dimiliki para pejabat di instansi pengelola keuangan negara tampaknya perlu dibatasi dan dikontrol lebih kuat. Pembatasan mulai dari pelarangan rangkap jabatan yang memungkinkan mereka memperoleh kekayaan fantastis dibandingkan abdi negara lain di luar Kemenkeu. Selain itu, gaya hidup mereka juga perlu dibatasi.

Baca juga : CIEIE 2023 Diharapkan Kerek Ekonomi Lokal

“Jika mekanisme LHKPN tak lagi dianggap cukup menjadi alat kontrol, maka diperlukan metode lain. Penelisikan para netizen yang turut membantu terbukanya bobrok keserakahan ini hanyalah bagian dari partisipasi masyarakat, tapi ini bukanlah sistem,” katanya.

Menurut dia, alangkah idealnya jika para petugas yang biasanya mengorek harta kekayaan rakyat kini terlebih dahulu dikorek dan dikuliti terlebih dahulu kekayaan mereka. “Bagaimana mungkin mereka yang sukanya ngorek harta orang lain tapi mereka sendiri tak mau dikorek hartanya,” ujarnya.

Dia menyayangkan, saat Jokowi sibuk mengingatkan bahaya resesi ekonomi dan menambah hutang untuk membangun infrastruktur, ternyata ditemukan dugaan banyak sekali uang haram beredar di kalangan para pejabat. Jika uang haram itu dirampas untuk pembangunan, katanya, rakyat tak perlu dibebankan hutang negara yang sangat besar.  

Baca juga : Survei BI: Keyakinan Konsumen Terhadap Kondisi Ekonomi Meningkat

“Para pejabat perampok uang negara inilah para benalu ekonomi. Temuan di Kemenkeu ini seharusnya diperlebar ke instansi lainnya di pemerintahan,” tegasnya.

Menurut dia, LIRA mengeluarkan sikap terkait kasus ini. Pertama, mendukung PPATK, KPK, dan aparat hukum membongkar seluruh transaksi haram para pejabat yang merugikan negara dan membersihkan benalu ekonomi bangsa di seluruh lingkungan lembaga negara.  

“Kedua, proses hukum para perampok uang negara dan rampas kekayaan mereka untuk kepentingan negara,” tegasnya.

Baca juga : Persiapkan Kebutuhan Ramadan Dari Sekarang

Ketiga, meminta pejabat yang terlibat mundur. Keempat, meminta Presiden membuat aturan rangkap jabatan yang proposional dan tidak membebani keuangan negara. 

“Terakhir, mendorong warga untuk melaporkan kekayaan para pejabat yang mencurigakan di luar dari kepantasan kepada KPK dan aparat hukum lainnya,” tukasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.