Tingkatkan Kualitas, Pemerintah Bidik Pasar Ekspor Industri Furnitur Makin Luas

RM.id  Rakyat Merdeka - Industri furnitur merupakan salah satu sektor padat karya yang menjadi penopang kemajuan ekspor Indonesia. Saat ini, industri furnitur mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 143 ribu orang dan jumlah perusahaan yang tergabung sebanyak 1.114 ribu unit usaha.

Pertumbuhan PDB industri furnitur memiliki pencapaian gemilang. Pada 2021 tumbuh sebesar 8,16 persen dan di 2022 tumbuh sebesar 0,21 persen diiringi dengan rata rata utilisasi yang cenderung stabil.

Data terakhir pada Desember 2022 mencatatkan, utilisasi industri furnitur berada di angka 74,16 persen. Industri furnitur memiliki potensi pasar mencapai sekira 500 miliar dolar AS, sedangkan proyeksi potensinya berdasarkan World Furniture Account Federation mencapai kurang lebih 700 miliar dolar AS dengan pertumbuhan berkisar 6 persen-10 persen.

Baca juga : Dorong Peningkatan Kualitas SDM Pesantren, Pemerintah Alokasikan Dana Rp 250 M

Sepanjang lima tahun terakhir, kinerja ekspor industri furnitur Indonesia terus meningkat hingga 77,9 persen. Nilai ekspor furnitur pada 2021 mencapai 2,8 miliar dolar AS atau naik sebesar 33 persen dibandingkan 2020. Sedangkan pada 2022, ekspor industri furnitur kayu dan rotan terpantau cukup stabil di angka 2,9 miliar dolar AS.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan industri furnitur sebesar 5 miliar dolar AS di 2024, sehingga perlu dilakukan beberapa langkah strategis seperti peningkatan ekspor dan substitusi impor. Selain itu, diharapkan juga lebih banyak produk furnitur yang dijual di platform e-commerce Indonesia.

“Saingannya (industri furnitur Indonesia) kuat seperti Tiongkok dan Vietnam. Jangan kalah dengan mereka. Sky is the limit untuk industri ini yang merupakan penghasil devisa (bagi Indonesia),” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memberi sambutan dalam Opening Ceremony Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2023, di Jakarta, Kamis (9/3).

Baca juga : Pemerintah Kudu Dorong Investasi Masuk Ke Daerah

Industri furnitur juga menghadapi beberapa tantangan terkait ketersediaan bahan baku, inovasi desain produk, kreasi kesesuaian selera pasar, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi tepat guna terutama terkait kelestarian lingkungan.

“Untuk hambatan bahan baku, hal ini (masalah) klasik yang harus diselesaikan karena itu dibutuhkan UMKM. Kita rapatkan lagi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) diminta oleh Uni Eropa, apalagi sekarang berdasarkan aturan yang berlaku di Eropa untuk seluruh produk berbasis hutan, baik kelapa sawit, furnitur, kopi, dan lain-lain, semuanya dikejar jejaknya bahwa mereka tidak ingin ini berasal dari hutan ilegal. Sudah dirapatkan dengan Presiden juga bahwa SVLK ditanggung pemerintah, terutama untuk UMKM, dan anggarannya di KLHK. SVLK boleh saja (diterapkan), tapi jangan sampai membebani pengusaha,” papar Airlangga.

Airlangga mengungkapkan, selain furnitur living, dining, dan craft, ada satu lagi produk industri yang bisa ditarik ke dalam negeri yaitu bed and sheet. Sebab, hal itu akan mendukung industri tekstil nasional, apalagi industri perhotelan mulai bangkit kembali sehingga potensinya sangat besar.

Baca juga : Menperin Pede Industri Manufaktur Makin Moncer, Ini Alasannya

“Tentunya pemerintah mendorong Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang diharapkan tahun ini selesai, lalu juga Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), termasuk dengan Amerika Serikat, targetnya agar rantai pasok industri furnitur dapat terus berjalan,” pungkas Airlangga.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.