Pemprov Bali Dorong Pengadaan Barang/Jasa yang Transparan dan Profesional

 Sebelumnya 
Menurutnya, pengadaan barang/jasa melalui mitra Toko Daring Mbizmarket, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin transparansi, mengingat rekam jejak pembelanjaan secara daring memiliki tingkat efisiensi dan transparansi yang lebih tinggi.

Pada acara tersebut, Sekda Provinsi Bali juga memberikan penghargaan kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten di Bali yang berprestasi.

Berikut penerima penghargaan dengan kategori Perangkat Daerah dengan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Terbaik Tahun Anggaran 2023: Sekretariat DPRD Provinsi Bali, BKPSDM Provinsi Bali, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Baca juga : Pemprov Malut Gandeng Perusahaan Kelola Pertambangan Berkelanjutan

Badan Penghubung Provinsi Bali, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. Penerima penghargaan dengan kategori UKPBJ dengan Level Kematangan Program Mentoring dan Sistering Tahun Anggaran 2022-2023: UKPBJ Kabupaten Klungkung.

Selain itu, UKPBJ Kabupaten Buleleng, dan UKPBJ Kabupaten Gianyar. Sedangkan penghargaan dengan kategori Transaksi Toko Daring adalah; Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Klungkung.

Mbizmarket sebagai marketplace mitra Toko Daring LKPP yang telah dimanfaatkan Pemprov Bali sejak tahun 2020 berkomitmen untuk terus mendukung Pemprov Bali dalam mewujudkan tata Kelola pengadaan barang/jasa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Baca juga : Mulai Terang, Ke Mana Aliran Duit Proyek BTS

“Sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) mitra Toko Daring LKPP, kami terus menghadirkan fitur layanan terbaru, salah satunya adalah digitalisasi pembayaran di platform Mbizmarket yang telah terhubung dengan BPD Bali," ujar CEO dan Co-Founder Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan.

Menurutnya, saat ini pejabat bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali juga tidak lagi perlu repot-lapor-setor pajak, dengan diimplementasikannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 (PMK 58) di mana Mbizmarket berperan sebagai wajib pungut pajak (Wapu).

"Kami berkomitmen untuk terus berinovasi, terutama dalam memberikan kemudahan dalam mendukung pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah sesuai dengan kebutuhan terkini, dan bermanfaat bagi kita semua” ungkap Ryn Mulyanto.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.