HIPMI Sampaikan 5 Rekomendasi Peningkatan Ekonomi Sektor Kelautan Dan Perikanan

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Fathul Nugroho, menyampaikan lima rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIPMI ke-XVIII, terutama di sektor kelautan dan perikanan.

Saat pembukaan Rakernas HIPMI di ICE BSD, Banten, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari, menekankan pentingnya hilirisasi hasil kelautan dan perikanan nasional.

Fathul, yang merupakan ketua bidang yang berkaitan dengan hal tersebut, memiliki sejumlah pandangan.

Setidaknya, ada lima rekomendasi Rakernas HIPMI ke-XVIII yang merupakan hasil rumusan bersama antara Badan Pengurus Pusat dan Badan Pengurus Daerah HIPMI.

Fathul meminta pemerintah bersungguh-sungguh memaksimalkan kekayaan laut nasional. Pasalnya, sektor ini memiliki potensi yang luar biasa besar.

Baca juga : SIM Keliling Bekasi Sabtu 2 September Hadir Di Kantor Kecamatan Bekasi Barat

Terlebih, tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan ekspor hasil perikanan mencapai 7,66 miliar dolar AS, lebih tinggi dari realisasi tahun 2022 sebesar 6,4 miliar dolar AS untuk hampir 1 juta ton ikan. 

Namun, angka tersebut masih di bawah nilai ekspor seafood negara tetangga Vietnam yang sebesar 11 miliar dolar AS pada tahun 2022.

"Rekomendasi yang pertama, HIPMI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan hilirisasi hasil kelautan dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai ekspor agar tidak kalah dari negara tetangga Vietnam," ujar Fathul kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (5/9).

Untuk mewujudkan hal tersebut, ia meminta keberpihakan pemerintah di sektor permodalan kepada pelaku UMKM. Terlebih, Presiden telah menargetkan agar Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini sebesar Rp 460 triliun dengan bunga hanya 6 persen, dihabiskan.

Dengan besaran KUR sebanyak itu, tidaklah sulit bagi Pemerintah mendorong agar Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprioritaskan kepada pengusaha muda.

Baca juga : Bamsoet Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional

"Rekomendasi kedua, yaitu alokasi Kredit Usaha Rakyat sektor kelautan dan perikanan untuk anggota HIPMI skala UMKM seluruh Indonesia," pinta Fathul.

Adapun rekomendasi yang ketiga, HIPMI mendorong peningkatan efisiensi jaringan logistik nasional.

Instrumennya dapat dilakukan melalui kerja sama pengelolaan pelabuhan dan pergudangan antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan HIPMI.

Rekomendasi selanjutnya, keempat, agar pemerintah memprioritaskan HIPMI untuk mendapatkan kuota tangkap perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Tujuannya, agar pengusaha muda nasional dapat lebih berdaya saing. Fathul juga menilai, pemerintah harus memperhatikan kegiatan reklamasi pantai dan pulau.

Baca juga : KPK Akan Usut Keterlibatan Istri Rafael Alun Dalam Pencucian Uang

Dengan begitu, hasil laut kita tetap berlimpah dan terus berkelanjutan.

"Kelima, HIPMI mendorong agar kebijakan terkait kegiatan reklamasi pantai maupun pulau yang berkelanjutan dan memperhatikan ekologi dapat diberikan ruang oleh Pemerintah Pusat karena berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.