Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Energy Watch menilai rencana PGN menaikkan harga gas dinilai wajar. Sebab, sejak 2013, BUMN migas itu tidak pernah menaikkan harga.
“Dengan beban dan resiko yang dimiliki PGN sebagai agregator gas, rencana kenaikan harga gas industri saya kira masih wajar,” ujar Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, Senin (30/9).
Menurut dia, jika harga tidak naik beban yang ditanggung PGN akan semakin berat. Sebab, biaya pengadaan gas, biaya operasional dan kurs dolar AS terus meningkat. Berdasarkan data yang dimilikinya, sejak tahun 2013 sampai saat ini kenaikan kurs dolar AS naik sampai 50 persen. “Semua biaya yang dipakai menggunakan acuan dolar Amerika Serikat,” ujarnya.
Baca juga : KPK Panggil Taufik Hidayat Jadi Saksi Suap Dana Hibah KONI
Mamit mengatakan, harga jual gas PGN yang saat ini 8–12 dolar AS per MMBTU, masih lebih murah dibandingkan harga gas untuk industri di Singapore sebesar 12.5–14.5 dolar AS MMBTU. Dia menjelaskan, harga gas hilir 71 persennya dipengaruhi harga gas hulu. Sisanya biaya infrastruktur. PGN saat ini melakukan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan banyak Kontraktor Kontrak Kerjas Sama (K3S) yang beroperasi di Indonesia.
Belum lagi, lanjut Mamit, PGN sebagai perusahaan agregator gas harus membangun infrastruktur jaringan gas di banyak daerah. Di mana saat ini sudah mencapai lebih dari 10.000 km. Untuk membangun infrastruktur jaringan gas tidaklah mudah, apalagi harus menjangkau ke banyak daerah yang sulit dan nilai investasi yang sangat besar termasuk juga biaya perawatan dan pemeliharaan fasilitas milik PGN.
“Karena itu sangat disayangkan jika ada ancaman dari oknum anggota Kadin yang tidak akan bayar gas PGN,” katanya.
Baca juga : Kodam Cendrawasih Masih Cek Jumlah Korban Kerusuhan Wamena
Anggota Kadin, kata dia, jika ingin mendapatkan harga yang lebih murah seharusnya mengajukan usulan kepada pemerintah agar bisa mendapatkan subisidi. Hal ini berlaku di Malaysia, dimana pemerintah Negeri Jiran itu memberikan subsidi untuk harga gas industri.
“Memang ini kebijakan ini bagaikan buah simalakama dimana pada satu sisi akan memberatkan APBN kita, tetapi disini lain bisa membantu PGN agar keuangan mereka bisa terus stabil,” tuturnya.
Menurutnya, peran gas bumi dalam komponen harga produk memberikan kontribusi sebesar 20-30 persen. Jika pemerintah bisa memberikan subisidi maka setidaknya bisa membantu mengurangi beban produksi.
Baca juga : KNPI Sesalkan Sampul Majalah Tempo
“Harapannya, bisa mengurangi harga ke konsumen atau tidak ada kenaikan harga yang diterima oleh masyarakat. Semua pihak harus duduk bersama untuk mencari solusi terkait dengan harga gas ini,” katanya. [DIT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
