Ekspor Produk Makanan Haji Ke Saudi Merugi, Pelaku UKM Minta Ini

RM.id  Rakyat Merdeka - Pelaku UKM mengalami kerugian dari ekspor produk makanan haji dan bumbu ke Arab Saudi. Pasalnya, perusahaan katering Saudi tidak mau menggunakan produk bumbu dan makanan dari Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT Sarana Portal Indonesia (SPI), Ridwan Hamid kepada media, Kamis (7/12).

Pada pelaksanaan haji 2023, Kadin Indonesia menunjuk Aggregator Company PT SPI. Perusahaan tersebut telah mengekspor sebanyak 10  kontainer tuna kaleng dan satu kontainer bumbu kuning. Produk-produk tersebut telah sampai di Jeddah-Saudi sebelum pelaksanaan haji 2023.

Baca juga : Bar Jual Layanan Tampar Pelanggan

Namun, kata dia, tidak satupun perusahaan catering Arab yang mau menerima produk tersebut. Pihaknya telah menghubungi pihak catering, tapi mereka tidak berminat membeli produk bumbu asal Indonesia.

“Kami menjelaskan kepada mereka (grup katering haji) bahwa bumbu kuning dan tuna kaleng ini kami kirim ke Saudi hanya untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji Indonesia sesuai dengan instruksi pemerintah RI, yang tertuang dalam MOU dan PKS. Namun mereka menyatakan bahwa penggunaan produk tersebut bukan mandatory, ketika hal ini kita sampaikan kepada pejabat terkait,” katanya.

Sampai akhir pelaksanaan haji, bumbu kuning hanya terjual sekitar 130 karton dari 720 karton yang diekspor dan tuna kaleng tidak ada sama sekali yang terjual. Kata dia, keadaan ini menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar bagi para UKM dan reputasi Kadin Indonesia yang telah berusaha untuk berpartisipasi memasok kebutuhan jemaah haji.

Baca juga : Anies: Sudah Waktunya Indonesia Jadi Pelaku Aktif Kebijakan Dunia

“Karena tidak ada desakan dari pihak pemerintah RI, maka selama ini mayoritas perusahaan catering Saudi, dengan alasan harga dan ketersediaan, menggunakan produk bahan makanan yang diimpor dari negara tetangga kita, seperti Thailand, Vietnam dan negara lain,” papar Ridwan, yang juga salah satu pengurus pusat Kadin Indonesia.

Ridwan mengatakan, mengingat biaya pelaksanaan haji adalah biaya dari para jemaah haji sendiri dan sebagian subsidi pemerintah, maka seyogyanya pelaksanaan tender dilakukan di Jakarta. Peserta tender diwajibkan bermitra dengan perusahaan catering dan importir Saudi.

“Dengan sistem tender di Indonesia, pemerintah dapat lebih mengontrol dan memastikan pemakaian produk Indonesia, khususnya produk UKM secara menyeluruh,” ujarnya.

Baca juga : Kabar Duka, Mantan Men-PAN TB Silalahi Meninggal Dalam Usia 85

Selain itu, kata dia, Kadin mengusulkan hendaknya pemerintah membentuk Badan Pengawasan Penyelenggaraan Haji di bawah koordinasi Kantor Staf Presiden (KSP), yang memiliki otoritas utama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan haji. Selama ini fungsi pengawasan dilakukan Kemenag bersama Komisi VIII DPR. 

Sebelumnya, tiga kementerian; Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Koperasi dan UKM dan Kadin Indonesia membuat Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang menyatakan bahwa para pihak untuk memfasilitasi UKM Indonesia untuk memasuki pasar ekspor melalui pemenuhan kebutuhan haji dan umroh terutama yang terkait dengan catering jemaah haji dan umroh Indonesia di Tanah Suci Mekkah. MoU dan PKS menyangkut soal “Optimalisasi Peran UKM dalam Memenuhi Kebutuhan Jamaah Haji dan Umrah”.

“Menyadari kemampuan dan peran UKM yang masih lemah untuk melawan persaingan global, khususnya dalam partisipasi ekspor bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan haji, maka Kadin Indonesia mulai menginisiasi dan membuka ruang dialog dengan kementerian terkait. Pada mulanya semua berjalan lancar dan adanya kesepakatan dari para pihak,” kata Hendra Hartono, Wakil Ketua Tim Task Force Implementasi Kesepakatan Tiga Kementerian dengan Kadin Indonesia kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (7/12).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.